BerandaNewsPemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT BMU di Manggamat

Pemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT BMU di Manggamat

Published on

Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi mencabut izin tambang PT Beri Mineral Utama (PT BMU) yang beroperasi di Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan. Perusahaan tambang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang mereka miliki.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA usai menerima salinan keputusan tersebut, Kamis (14/9/2023). Perusahaan ini disebut mengantongi izin untuk menambang bijih besi, namun melakukan eksploitasi emas.

“Terhitung mulai hari ini Kamis, 14 September 2023, Pemerintah Aceh telah mencabut IUP PT BMU. Pencabutan IUP PT BMU ini dilakukan setelah Pemerintah Aceh menerima hasil evaluasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Aceh,” ujarnya.

“Berdasarkan hasil audit, PT BMU terbukti lakukan pelanggaran terhadap Izin Usaha Pertambangan. Dalam IUP yang dimiliki, perusahaan ini mengantongi izin untuk menambang bijih besi. Namun di lapangan PT BMU terbukti melakukan eksploitasi emas dan melakukan perendaman batuan yang mengandung emas dalam kolam perendaman menggunakan cairan sianida,” ungkap MTA.

Selain itu, sambung MTA, Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Aceh tidak menemukan settling pond atau kolam pengendapan dalam wilayah IUP PT BMU, sehingga air limpasan atau run off langsung menuju ke perairan umum.

Menurutnya, hal ini tidak semata berbahaya bagi masyarakat di sekitar kawasan eksplorasi tetapi juga mengganggu dan merusak kelestarian alam dan biota yang ada di kawasan tersebut.

MTA juga menjelaskan, pencabutan IUP ini tidak menghilangkan kewajiban PT BMU untuk menyelesaikan berbagai tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai berakhirnya izin, kepada negara dan daerah, sepanjang kewajiban tersebut belum diselesaikan.

“Dan, PT BMU juga harus menyelesaikan masalah terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas terutang atas pengimporan mesin dan peralatan. Perusahaan ini juga harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan, baik sebelum maupun setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan ini diterbitkan,” tutup Jubir Pemerintah Aceh.[]

Foto: Demo Tolak Tambang di Kantor Gubernur Aceh

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News



Artikel Terbaru

Minyak Sawit Mentah Tumpah di Jalan Aceh Selatan, Polisi Bakal Tindak

Minyak sawit mentah alias CPO tumpah di jalan Tapaktuan-Subulussalam, kawasan Gunung Kapur, Trumon Tengah,...

Wali Nanggroe Aceh dan Muzakir Manaf Temui Ketua Mahkamah Agung

Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar dan Waliyul ‘Ahdi Muzakir Manaf melakukan...

Aceh Luncurkan Program Baca Al-Qur’an Sebelum Belajar untuk Siswa SMA Sederajat

Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah meluncurkan program membaca Al-Qur’an sebelum mulai belajar untuk siswa...

KI Pusat: Keterbukaan Informasi Publik di Aceh Mengakar Kuat

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat RI, Arya Sandhiyudha, menyebutkan keterbukaan informasi publik di...

Bandar Publishing Luncurkan Terjemahan Al-Qur’an Dalam Bahasa Gayo

Penerbit Bandar Publishing meluncurkan 'Terjemahan Al-Qur'an Dalam Bahasa Gayo' dan buku 'Saer Gayo Pesan...

More like this

Minyak Sawit Mentah Tumpah di Jalan Aceh Selatan, Polisi Bakal Tindak

Minyak sawit mentah alias CPO tumpah di jalan Tapaktuan-Subulussalam, kawasan Gunung Kapur, Trumon Tengah,...

Wali Nanggroe Aceh dan Muzakir Manaf Temui Ketua Mahkamah Agung

Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar dan Waliyul ‘Ahdi Muzakir Manaf melakukan...

Aceh Luncurkan Program Baca Al-Qur’an Sebelum Belajar untuk Siswa SMA Sederajat

Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah meluncurkan program membaca Al-Qur’an sebelum mulai belajar untuk siswa...