Senin, Maret 4, 2024
More
    BerandaNewsPemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT BMU di Manggamat

    Pemerintah Aceh Cabut Izin Tambang PT BMU di Manggamat

    Published on

    Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) resmi mencabut izin tambang PT Beri Mineral Utama (PT BMU) yang beroperasi di Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan. Perusahaan tambang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang mereka miliki.

    Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA usai menerima salinan keputusan tersebut, Kamis (14/9/2023). Perusahaan ini disebut mengantongi izin untuk menambang bijih besi, namun melakukan eksploitasi emas.

    “Terhitung mulai hari ini Kamis, 14 September 2023, Pemerintah Aceh telah mencabut IUP PT BMU. Pencabutan IUP PT BMU ini dilakukan setelah Pemerintah Aceh menerima hasil evaluasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Aceh,” ujarnya.

    “Berdasarkan hasil audit, PT BMU terbukti lakukan pelanggaran terhadap Izin Usaha Pertambangan. Dalam IUP yang dimiliki, perusahaan ini mengantongi izin untuk menambang bijih besi. Namun di lapangan PT BMU terbukti melakukan eksploitasi emas dan melakukan perendaman batuan yang mengandung emas dalam kolam perendaman menggunakan cairan sianida,” ungkap MTA.

    Selain itu, sambung MTA, Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Wilayah Aceh tidak menemukan settling pond atau kolam pengendapan dalam wilayah IUP PT BMU, sehingga air limpasan atau run off langsung menuju ke perairan umum.

    Menurutnya, hal ini tidak semata berbahaya bagi masyarakat di sekitar kawasan eksplorasi tetapi juga mengganggu dan merusak kelestarian alam dan biota yang ada di kawasan tersebut.

    MTA juga menjelaskan, pencabutan IUP ini tidak menghilangkan kewajiban PT BMU untuk menyelesaikan berbagai tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai berakhirnya izin, kepada negara dan daerah, sepanjang kewajiban tersebut belum diselesaikan.

    “Dan, PT BMU juga harus menyelesaikan masalah terkait dengan ketenagakerjaan, menyelesaikan masalah fasilitas terutang atas pengimporan mesin dan peralatan. Perusahaan ini juga harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan, baik sebelum maupun setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan ini diterbitkan,” tutup Jubir Pemerintah Aceh.[]

    Foto: Demo Tolak Tambang di Kantor Gubernur Aceh

    Follow konten ACEHKINI.ID di Google News


    Artikel Terbaru

    Rekapitulasi Suara di Aceh Tamiang Sempat Ricuh, Ketua Bawaslu Korban Pemukulan

    Hari pertama pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Aceh Tamiang sempat mengalami kericuhan. Ketua...

    FJL Aceh: Banyak Sampah Plastik Internasional di Pantai Balu, Pulo Aceh

    Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh menemukan banyak sampah plastik dari berbagai negara mencemari pantai...

    Tokoh Partai Aceh Hasanuddin Sabon Meninggal Dunia

    Mantan Bendahara Umum Partai Aceh, Tgk Hasanuddin Sabon (54 tahun) meninggal dunia di Rumah...

    Dandhy Laksono Berkisah di Balik Dirty Vote saat Diskusi di AJI Banda Aceh

    Sutradara dokumenter Dirty Vote, Dandhy Laksono berbagi kisah di balik layar film yang telah...

    APBA 2024 Belum Disetujui DPRA, Gubernur Aceh Terbitkan Pergub

    Anggaran Pendapatan dan Balanja Aceh (APBA) 2024 belum mendapatkan persetujuan bersama dari Pemerintah dan...

    More like this

    Rekapitulasi Suara di Aceh Tamiang Sempat Ricuh, Ketua Bawaslu Korban Pemukulan

    Hari pertama pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Aceh Tamiang sempat mengalami kericuhan. Ketua...

    FJL Aceh: Banyak Sampah Plastik Internasional di Pantai Balu, Pulo Aceh

    Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh menemukan banyak sampah plastik dari berbagai negara mencemari pantai...

    Tokoh Partai Aceh Hasanuddin Sabon Meninggal Dunia

    Mantan Bendahara Umum Partai Aceh, Tgk Hasanuddin Sabon (54 tahun) meninggal dunia di Rumah...