Puluhan kepala desa dan perangkat desa di Kota Subulussalam menggelar aksi damai pada Rabu (11/12/2024), menuntut pembayaran gaji dan honor mereka yang telah menunggak tujuh bulan. Aksi dimulai di depan kantor Wali Kota Subulussalam, massa menyampaikan aspirasi dengan tertib.
Sebagai bentuk kekecewaan, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Zulfan, menyerahkan stempel desa kepada Pj Wali Kota Subulussalam. Tindakan ini dimaknai sebagai simbol penyerahan seluruh administrasi pemerintahan desa kepada pemerintah kota, mengingat para kepala desa merasa tidak mampu menjalankan tugas tanpa dukungan anggaran.
“Stempel desa telah kami serahkan ke Pj Wali Kota, artinya segala administrasi dan urusan pemerintahan di desa, telah kami serahkan ke pemerintah kota, termasuk semua tugas perangkat desa,” jelas Zulfan.
Kades di Subulussalam Unjuk Rasa karena Gaji Menunggak 7 Bulan
Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam Azhari mendatangi massa dan meminta mereka bersabar. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji terjadi karena kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit. “Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Saat ini, kami bersama jajaran sedang memikirkan teknis penyelesaiannya,” ujar Pj Wali Kota.
Setelah aksi di Kantor Wali Kota, massa bergerak ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Subulussalam untuk melanjutkan tuntutan mereka. Mereka berharap anggota dewan dapat mendorong pemerintah daerah segera mengatasi permasalahan ini.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan urgensi masalah keuangan daerah yang berdampak langsung pada kelangsungan pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat desa berharap ada kepastian solusi dalam waktu dekat agar roda pemerintahan di tingkat desa dapat kembali berjalan normal. []
