HomeNewsPospera Aceh Minta Presiden Jokowi Tetapkan Lokasi Rumoh Geudong Sebagai Situs Sejarah

Pospera Aceh Minta Presiden Jokowi Tetapkan Lokasi Rumoh Geudong Sebagai Situs Sejarah

Published on

Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh meminta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berkenan menetapkan sisa Rumoh Geudong secara resmi sebagai situs sejarah dan pusat monumen Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pospera Aceh, Fahkrurazi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/6/2023), jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Rumoh Geudong untuk melaksanakan kick-off (dimulainya) Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM), pada 27 Juni besok.

Kata Fahkrurazi, Pospera Aceh mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi yang telah menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terkhusus yang terjadi di Aceh.

Kebijakan Presiden ini tentunya akan menjadi fondasi yang kuat bagi penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM di masa depan. “Bangsa dan negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih maju di mana nilai-nilai HAM akan dijaga dan dihormati oleh setiap elemen bangsa,” tulisnya.

Pospera Aceh menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Jokowi sebagai berikut:

  1. Agar Presiden Jokowi berkenan menetapkan Rumoh Geudong secara resmi sebagai situs sejarah dan pusat monumen HAM di Indonesia.
  2. Agar pemerintah terus melakukan pemenuhan hak-hak masyarakat korban seadil-adilnya sehingga kesejahteraan masyarakat korban dapat segera terwujud.
  3. Pemerintah terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jumlah korban di Aceh (dengan membuka kemungkinan bahwa masih ada korban yang belum terdata dengan baik)
  4. Agar Presiden Jokowi membuat kebijakan afirmasi supaya anak-anak korban mendapatkan akses khusus terhadap lapangan pekerjaan di berbagai lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
  5. Kami mendukung penuh setiap upaya presiden Jokowi dalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh.

Demikianlah dapat kami sampaikan. Semoga semua ikhtiar yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh akan segera terwujud dalam waktu dekat. Dan semoga para masyarakat korban mendapatkan hak hak mereka seadil-adilnya. []

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News

Artikel Terbaru

25 Tahun Berpisah, Alumni MTs DJA 2001 Reuni Penuh Haru di Pantai Riting

Setelah 25 tahun berpisah sejak menamatkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Dayah Jeumala Amal (MTs...

Menko PMK Sugiono dan Wagub Aceh Tinjau Banjir di Subulussalam

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, bersama Wakil Gubernur Aceh,...

Banjir Rendam 8 Kecamatan di Aceh Tamiang, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir masih melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (17/11/2026) menyusul hujan deras sejak Kamis lalu....

Asnawi Dilantik sebagai Kadis PUPR Aceh, Pemulihan Pascabencana jadi Prioritas

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, atas nama Gubernur Aceh, melantik Asnawi, ST,...

Informasi Bencana Wajib Diumumkan Kepada Masyarakat

Oleh: M Nasir * Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), secara resmi menetapkan Status Siaga...

More like this

25 Tahun Berpisah, Alumni MTs DJA 2001 Reuni Penuh Haru di Pantai Riting

Setelah 25 tahun berpisah sejak menamatkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Dayah Jeumala Amal (MTs...

Menko PMK Sugiono dan Wagub Aceh Tinjau Banjir di Subulussalam

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, bersama Wakil Gubernur Aceh,...

Banjir Rendam 8 Kecamatan di Aceh Tamiang, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir masih melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (17/11/2026) menyusul hujan deras sejak Kamis lalu....