Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 diperingati oleh Pemerintah Aceh melalui upacara dan penanaman pohon. Kegiatan dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, mewakili Pj Gubernur Aceh berlangsung di halaman kantor Gubernur Aceh, Rabu (5/6/2024).
Tema yang diusung secara nasional adalah ‘Penyelesaian Krisis Iklim’ dengan inovasi yang tidak hanya sebatas meningkatkan produktivitas bentang lahan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan memperbaiki siklus air, sehingga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim, serta mengedepankan prinsip keadilan.
“Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Aceh telah menginisiasi beberapa aktivitas kunci, seperti Gampong Iklim. Sejak 2019, Pemerintah Aceh telah menetapkan sebanyak 350 Gampong Iklim, dengan kualifikasi 1 unit kategori Lestari, 24 unit kategori Utama dan selebihnya kategori Madya serta Pratama,” ujar Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, keberadaan Gampong Iklim sangat penting dalam mendorong penerapan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi, mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas di Aceh. Inovasi lain yang dikembangkan di antaranya adalah pengembangan Refused Derived Fuel (RDF) yang merupakan teknologi pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Oleh karena itu, Zulkifli mengingatkan seluruh aparatur di jajaran Pemerintah Aceh, agar menjadikan tema ini sebagai pengingat untuk terus berinovasi serta mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap penanganan di sektor lingkungan.
Asisten II Sekda Aceh menambahkan, upaya penyelesaian isu strategis tersebut harus dilakukan melalui pemulihan ekosistem dan melibatkan entitas masyarakat, penggunaan teknologi tepat guna, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan teknik pengelolaan dan pemanfaatan air yang efisien, pengolahan sampah serta pemilihan varietas tanaman tahan dampak perubahan iklim.
Untuk diketahui bersama dalam konteks pelestarian dan pemulihan ekosistem, Pemerintah Aceh terus melakukan perbaikan tata kelola sektor hutan dan lahan, di antaranya melalui peningkatan efektivitas perlindungan pengamanan hutan, peningkatan produktivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui perhutanan sosial.
Selain itu, peningkatan kapasitas penyerapan emisi secara vegetatif melalui penanaman pohon dan membangun water logger sebagai sistem peringatan dini pemantauan tinggi muka air tanah dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelibatan entitas Desa Mandiri Peduli Gambut.
Secara keseluruhan, kata Zulkifli, implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Aceh menekankan pada prinsip keadilan, karena manfaatnya harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Pemerintah Aceh mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen, seluruh masyarakat, kelompok komunitas, aktivis dan CSO, dunia usaha, para tokoh perempuan, generasi muda, akademisi, jurnalis dan juga jajaran birokrasi di daerah dan di lapangan.
“Kerja kolaborasi ini akan terus kita kembangkan untuk peningkatan efektivitas serta dampaknya bagi terwujudnya lingkungan hidup Aceh yang sehat dan berkelanjutan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024 ini menjadi momen penting bagi kita untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian secara konsisten dalam upaya memperbaiki lingkungan secara keberlanjutan,” imbau Zulkifli.
Sebelumnya, saat membacakan amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, Zulkifli menyebutkan, disepakatinya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni oleh masyarakat Internasional, bermula dari Deklarasi Stockholm tahun 1972.
“Deklarasi Stockholm menjadi awal dialog yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia, sekaligus menandai ditetapkannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” ujarnya.
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tujuan bersama dan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’
Zulkifli juga mengingatkan, di era saat ini pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dengan pendekatan multi dimensi serta pengembangan inovasi yang berkesesuaian dan berkeadilan dalam skala lokal. []
