BerandaNewsMasyarakat Sipil Sepakat Revisi UU Pemerintahan Aceh, Sampaikan Masukan ke Dewan

Masyarakat Sipil Sepakat Revisi UU Pemerintahan Aceh, Sampaikan Masukan ke Dewan

Published on

Masyarakat sipil Aceh sepakat dengan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang sedang melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Mereka tergabung dalam Aliansi Warga Advokasi Optimalisasi Implementasi dan Revisi UU Pemerintahan Aceh (AWASI UUPA) terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya; Katahati Instute, ACSTF, Forum LSM Aceh, HakA, WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, Komunitas Tikar Pandan, MaTA, Gerak Aceh, LBH Banda Aceh, dan lainnya.

Juru Bicara AWASI UUPA, Raihal Fajri, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kajian kebijakan kepada Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya, terkait masukan masyarakat sipil dalam agenda revisi UUPA. Penyerahan kajian kebijakan tersebut disaksikan oleh Ketua Banleg DPR Aceh serta beberapa ketua komisi dan tim revisi UUPA, pada Senin kemarin.

“Kebutuhan untuk melakukan revisi UUPA menjadi penting, karena ada pembaharuan kondisi baik berupa perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sejumlah pasal dalam UUPA tidak lagi menjadi rujukan,” kata Raihal dalam keterangannya, Selasa (23/5/2023).

Selain itu, sejumlah kewenangan yang telah ditetapkan menjadi aturan oleh para pihak di Pemerintahan Aceh tidak berjalan secara optimal. “Karenanya Koalisi AWASI UUPA memberikan rekomendasi, optimalisasi dan revisi dalam proses usulan revisi UUPA yang sedang berlangsung.”

Menurutnya, revisi atau perubahan aturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan, seperti kehendak politik untuk mempertahankan kekuasaan, penyesuaian terhadap sistem hukum nasional dan aspirasi masyarakat.

Optimalisasi ataupun revisi UUPA harus dilihat secara filosofis, sosiologis maupun yuridis sehingga tidak memunculkan penolakan karena bertentangan, tumpang tindih atau dieleminir oleh produk legeslasi lainnya. Mengingat secara hirarkinya, UUPA berada di tingkat ke-3 setelah UUD 1945 dan Tab MPR, sehingga legal standingnya merupakan lex specialis secara kewenangan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh dan diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.

AWASI UUPA menyampaikan dua rekomendasi penting. Pertama, untuk subtansi yang sudah selaras dengan MoU Helsinki dan aspirasi masyarakat Aceh, diharapkan supaya dapat dioptimalisasi pelaksanaannya.

MoU Helsinki adalah nota kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan konflik di Aceh, ditandatangani bersama dalam perundingan di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Selajuntnya rekomendasi kedua, untuk subtansi UUPA yang belum selaras dengan MoU Helsinki dan aspirasi masyarakat Aceh, agar dapat direvisi/diubah dan ditambah pengaturannya.

Kata Raihal, beberapa pasal yang perlu direvisi adalah berkaitan dengan peradilan Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),Kawasan Ekosistem Leuser, beberapa poin terkait norma tentang kewenangan Aceh, dan lainnya. []

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News




Artikel Terbaru

Super Air Jet Buka Rute Penerbangan Langsung Jakarta-Aceh PP Mulai 14 Juni

Maskapai Super Air Jet akan membuka rute penerbangan langsung Jakarta-Aceh pulang pergi (PP) mulai...

Cerita Remaja 18 Tahun di Aceh Gantikan Ayahnya Tunaikan Ibadah Haji Tahun Ini

Muhammad Syauqi tak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji ke Baitullah di...

Warga Sumut Meninggal di Subulussalam Tertimpa Pohon Tumbang

Seorang warga Provinsi Sumatra Utara Jumari Limbong (56 tahun) meninggal tertimpa pohon tumbang di...

Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2027 dan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia memetik kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir Grup F...

Gubernur Aceh Sampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBA 2023

Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)...

More like this

Super Air Jet Buka Rute Penerbangan Langsung Jakarta-Aceh PP Mulai 14 Juni

Maskapai Super Air Jet akan membuka rute penerbangan langsung Jakarta-Aceh pulang pergi (PP) mulai...

Cerita Remaja 18 Tahun di Aceh Gantikan Ayahnya Tunaikan Ibadah Haji Tahun Ini

Muhammad Syauqi tak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji ke Baitullah di...

Warga Sumut Meninggal di Subulussalam Tertimpa Pohon Tumbang

Seorang warga Provinsi Sumatra Utara Jumari Limbong (56 tahun) meninggal tertimpa pohon tumbang di...