Di Helsinki, Finlandia 18 Tahun silam, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat berdamai. Peristiwa itu menghentikan perang di Aceh, dan diperingati saban tahun dengan berbagai agenda. Ini adalah tahun ke-18 damai Aceh hadir.

Warga besorak girang, menyaksikan para petinggi Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI), membubuhkan tanda tangan di dokumen Memorandum of Understanding (MoU) Damai. Perang berhenti di Aceh.

“Mulai hari ini dan seterusnya, masyarakat Aceh akan hidup dalam kedamaian. Jauh dari kesengsaraan yang telah dialami oleh masyarakat Aceh selama (hampir) 30 tahun,” sebut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, dalam pidatonya kala itu. Alwi khusus hadir menemani seribuan massa di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2005.

Mereka menonton detik-detik kesepakatan damai lewat layar dan televisi yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun TV swasta dari Helsinki, Filandia. Tepat pukul 15.00 WIB atau pukul 11.00 waktu Helsinki, damai hadir di Aceh, lantunan zikir dan doa selanjutnya terdengar bersahutan.

Kisah kesepakatan damai Aceh bukan didapat serta merta. Bencana gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 menjadi pemicu kedua pihak bertikai untuk merancang kembali perundingan. Sudah cukup warga Aceh meninggal akibat bala dahsyat itu.

Tsunami membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status darurat sipil kalau itu, tenggelam sendirinya. Ribuan relawan asing masuk, berlomba-lomba memberi bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Darurat sipil pun dicabut. Kemudian status Aceh diganti dengan tertib sipil sejak 19 Mei 2005, ketika Aceh sedang membangun pasca-tsunami. Kontak senjata masih terjadi di daerah pedalaman, meski skalanya sudah kecil.

***

Mustahil membangun kembali Aceh tanpa damai. Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM memikirkan lagi perdamaian, agar tak banyak lagi warga Aceh yang menjadi korban sia-sia. Damai pun disenandungkan. Pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan Pemerintah Indonesia dan GAM, disertai desakan masyarakat internasional.

Menggagas damai Aceh sejatinya tak pernah berhenti setelah perundingan Tokyo gagal pada Mei 2003. Kepada acehkini, Wali Nanggroe Aceh, juga mantan Perdana Mentroe GAM, Tgk Malik Mahmud mengisahkan kegagalan di Tokyo karena tak ada kesepakatan antara perwakilan Pemerintah Indonesia dan GAM. Pertemuan puncak (setelah beberapa pertemuan sebelumnya) itu digelar di Gedung Pusat Pelatihan Internasional JICA pada 18 Mei 2003. Delegasi GAM dipimpin oleh Tgk Malik Mahmud dan Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin Wiryono Satrowardoyo.

Perundingan sejak pukul 10.00 waktu setempat berlangsung alot selama 13,5 jam. Kedua pihak tak mencapai sepakat, karena GAM menolak otonomi khusus di bawah NKRI yang ditawarkan delegasi Indonesia, dan menyatakan siap terus berperang.

Lalu Darurat Militer diberlakukan di Aceh, pada tengah malam 19 Mei 2003. Perang semakin menggila di bumi Serambi Makkah.

Setelah gagal di Tokyo, upaya perdamaian terus digagas oleh mediator internasional. Sebulan kemudian, bekas anggota parlemen di Lahti, Finlandia dan aktivitis perdamaian, Juha Christensen menjumpai petinggi GAM di Swedia. “Dia datang ke saya dan mengaku sudah mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Aceh,” kisah Tgk Malik.

Juha menawarkan diri untuk terlibat dalam perdamaian Aceh. Pada waktu yang sama, kata Malik, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mulai menjajaki perdamaian dengan GAM. Ia mengirim utusan ke Malaysia, Belanda, dan Swedia. “Saat itu Pak JK mengirimkan utusan, Farid Husein. Kami menolak bertemu waktu itu, sebab kami tidak percaya dengan mereka,” ujarnya.

Ditolak petinggi GAM, Juha tak patah arang. Dua bulan kemudian ia kembali bertolak ke Swedia untuk menemui pemimpin GAM. Di saat bersamaan, sejumlah negara ingin terlibat dalam menghadirkan GAM dan Indonesia ke meja perundingan. Tersebutlah The Carter Center, lembaga independen bentukan bekas Presiden As Jimmy Carter. Ada pula Kanada, Jepang, dan Norwegia. “Saya pertimbangkan mereka. semua bagus,” sebut Tgk Malik.

Namun, beliau berfirasat, nanti mereka akan menekan GAM dengan adanya kepentingan mereka di Aceh. Malik menolak mereka dan kembali bertemu Juha. “Dia (Juga) bilang mau ke Jakarta. Lalu kami bilang, coba Juha ketemu dengan Farid Husein,” kata Tgk Malik.

Kepada Juha, Tgk Malik menyatakan menyetujui tawaran agar delegasi Indonesia dan pimpinan GAM segera menuju meja perundingan. namun ada syaratnya. Pemerintah Finlandia mau menjadi tuan rumah atau salah satu tokoh Finlandia mau ikut terlibat dalam perdamaian Aceh.

Selepas bertemu Tgk Malik, Juha menemui Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia yang menakhodai Crisis Management Initiative (CMI). Melalui lembaganya, Ahtisaari terlibat serangkaian proses perundingan perdamaian di belahan benua Afrika. Klop. Tgk Malik Mahmud setuju proses perundingan dimediasi Ahtisaari.

Gempa dan Tsunami kemudian melanda Aceh, mempercepat proses perdamaian yang digagas Juha dan Jusuf Kalla. “Tsunami momentum paling tepat. Dukungan terus berdatangan dari berbagai negara. Momen ini harus kita ambil untuk menyelesaikan Aceh melalui meja perundingan,” ujar Tgk Malik.

Pada 27 Januari 2005, untuk pertama kalinya delegasi GAM yang dipimpin Tgk Malik Mahmud duduk satu meja dengan delegasi Pemerintah Indonesia, pimpinan Hamid Awaluddin.

Malik melukiskan, pertemuan pertama berlangsung dalam suasana tegang. “Pada pertemuan itu, kami tetap meminta merdeka,” kisah Malik, tersenyum.

Tuntutan GAM itu membuat delegasi Indonesia terperanjat, suasana memanas. Pertemuan deadlock. Ahtisaari, yang memimpin proses perundingan, menghentikan pertemuan. Para delegasi kembali ke hotel masing-masing. Menurut Malik, tuntutan itu merupakan taktik agar inti konflik Aceh muncul ke ruangan perundingan. Melalui layar kaca televisi di ruangan penginapan, Malik mendengar wawancara Ahtisaari dengan sejumlah wartawan.

Saat itu, dia mewacanakan agar Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk mengatur pemerintahan sendiri, tetapi masih dalam negara Indonesia. “Tawaran Ahtisaari itu saya sambut. Pada hari kedua, saya menawarkan seperti yang terjadi di Inggris. Ada negara di sana, masing-masing mereka mengatur wilayahnya sendiri. Saya meminta Aceh ini dipulangkan saja ke Aceh untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tetap dalam Indonesia,” jelas Tgk Malik.

Perundingan di Helsinki berlangsung lima putaran. Kedua belah pihak menuai apa yang disebut dengan win-win solution. Walhasil, Aceh memulai babakan baru. Konflik bersenjata menjadi sejarah kelam Aceh bersama Indonesia hingga akhirnya ke dua pihak menorehkan tandatangan pada nota perdamaian di Helsinki.

Selamat memperingati 18 tahun Damai Aceh. []

Note: Materi tulisan ini pernah tayang di kumparan.com/acehkini