Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam menahan Kepala Desa Bukit Alim, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam, atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) atau dana desa tahun anggaran 2023 dan 2024.
Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejari Subulussalam memeriksa sebanyak 18 orang saksi. Akibat perbuatan tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp298.526.966.
Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Andie Saputra,melalui Kepala Seksi Intelijen Delfian mengatakan, penahanan terhadap tersangka dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 12 Desember 2025.
Ia menyebutkan, bahwa penahanan dilakukan karena penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT–01/L.1.32/Fd.2/12/2025.
“Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa 18 saksi dan memperoleh alat bukti yang cukup terkait dugaan penyalahgunaan APBK Desa Bukit Alim tahun 2023 dan 2024,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).
Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Kejaksaan menegaskan proses hukum terhadap perkara ini akan terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. []


