International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) membahas policy brief terkait situasi pascabencana banjir dan longsor Aceh 2025 dalam forum konsultasi tingkat nasional di Jakarta, Selasa (24/2/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan didukung Sasakawa Peace Foundation, bertujuan mendorong integrasi pendekatan Women, Peace and Security (WPS) dalam kebijakan penanggulangan dan pemulihan bencana di tingkat nasional.
Dalam pertemuan yang melibatkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, serta sejumlah kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil, ICAIOS mendorong agar pengalaman dari Aceh menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan dan pemulihan bencana yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
Direktur ICAIOS, Reza Idria, menjelaskan bahwa policy brief tersebut disusun berdasarkan temuan lapangan saat respons cepat banjir Aceh 2025, kemudian dianalisis menggunakan kerangka WPS.
“Kenapa dibahas di Jakarta? Karena ini menyangkut tata kelola kebijakan nasional. Data lapangan yang kami peroleh kami tuangkan dalam kerangka Women, Peace and Security agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pemulihan kebencanaan ke depan,” ujarnya.
Dalam paparan disebutkan bahwa dampak bencana belum bersifat netral gender. Di sejumlah lokasi pengungsian, hunian sementara belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan privasi perempuan. Ruang terbuka seperti MCK berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.
Selain itu, distribusi bantuan yang berbasis kepemilikan aset formal juga berpotensi meminggirkan perempuan yang tidak tercatat sebagai pemilik lahan.
Forum ini juga menyoroti pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas, serta integrasi indikator Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, Wamen PPPA Veronica Tan menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kita sajikan kepada BNPB dan Kemendagri. Pengalaman di lapangan menunjukkan pentingnya memastikan akses bantuan dan ketahanan pangan keluarga menjangkau perempuan secara adil. Kementerian PPPA berfokus pada rehabilitasi serta penguatan sumber daya manusia dan ekonomi perempuan,” ujarnya.
Ia menyebutkan pendekatan berbasis komunitas, termasuk penguatan dapur sebagai ruang inklusif bagi perempuan dan anak, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga tanpa menghilangkan kearifan lokal.
Melalui konsultasi ini, ICAIOS mendorong agar pengalaman Aceh 2025 menjadi pembelajaran dalam penyempurnaan kebijakan kebencanaan nasional, khususnya dalam memastikan perlindungan, partisipasi, pencegahan, dan pemulihan yang lebih inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan. []
