Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Zulfadhli, meminta jajaran eksekutif untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Langkah tersebut dinilai sangat mendesak dan penting demi keberlanjutan pembangunan, dan bergeraknya ekonomi masyarakat.
“Tidak ada alasan bagi eksekutif tidak melaksanakan dan menjalankan APBA 2025, sebab hal itu merupakan perintah yang diatur dalam regulasi yang disepakati antara eksekutif dan legislatif,” kata Zulfadhli dalam keterangannya di Banda Aceh, Sabtu (8/3/2025).
Menimbang kalender Anggaran 2025 telah berjalan hampir tiga bulan, namun hingga saat ini belum ada realisasi APBA 2025, hal itu dikhawatirkan berdampak secara siginifikan terhadap ekonomi dan justru semakin memperparah kondisi kemiskinan rakyat. “Anggaran pemerintah ini kan sumber terbesar bagi perekonomian Aceh. Nah, jika tidak segera direalisasikan, kami di legislatif khawatir rakyat yang jadi korban,” ujarnya.
Jika pun ada keinginan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ tanggal 25 Februari 2025, maka hal tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan tetap mengacu pada mekanisme dan aturan yang berlaku.
Zulfadhli mengakui telah berkonsultasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem beberapa hari lalu. Pada pertemuan tersebut, Mualem sepakat untuk segera merealisasikan APBA 2025. “Saya sudah bicara sama Mualem untuk percepatan realisasi APBA 2025, dan beliau sudah sepakat,” tambahnya.
Jika APBA 2025 tidak segera direalisasikan, hal itu berdampak buruk bagi perekonomian Aceh dan juga bagi masyarakat. Hal lainnya, dipastikan akan terjadi SILPA yang nilainya sangat fantastis. “Jangan sampaikan ini terjadi, kasihan rakyat,” kata Zulfadhli.
Karna itu, dirinya meminta pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan pribadi dengan menghambat realisasi APBA 2025, untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi semata. “Sudahlah, jangan lagi bermanuver, mari kita melihat kepentingan Aceh lebih luas demi rakyat Aceh,” tandasnya.
Apalagi, dalam hitungan hari, seluruh rakyat Aceh akan menghadapi lebaran Idulfitri 1446 H. jika APBA 2025 tidak segera direalisasikan, kondisi ini akan beradampak melemahnya daya beli masyarakat, yang akhirnya berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Bagaimanapun, kepentingan rakyat di atas segalanya. Karna itu, APBA 2025 yang di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, yakni rakyat Aceh, harus segera direalisasikan,” tutup Zulfadhli. []
