Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus seruan aksi melalui penyelenggaraan Webinar dan Diskusi Publik bertema “Aceh Kaya Akan Sumber Daya Alam dan Airnya, Tapi Mengapa Lingkungannya Terus Saja Terluka?”
Kegiatan diselenggarakan atas kolaborasi Dewan Pimpinan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia (DPW SHI) Aceh, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Aceh Besar, dan Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah. Berlangsung secara virtual, mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, praktisi, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat sipil.
Para peserta mendiskusikan berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Aceh, mulai dari degradasi sumber daya air, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), deforestasi, hingga tantangan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
Membuka kegiatan, Ketua PII Cabang Aceh Besar, Ir Variadi, ST M.Eng menegaskan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak dapat dipisahkan serta membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Lingkungan hidup bukan hanya isu ekologis, tetapi fondasi pembangunan daerah. Kemajuan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tegasnya.
Pada sesi pertama, Direktur Perumda Tirta Aneuk Laot Kota Sabang, Eddy Husnizal, memaparkan materi mengenai krisis kualitas dan kuantitas sumber daya air, ancaman deforestasi, dan kerusakan DAS di Aceh.
Ia menyoroti bahwa isu air harus ditempatkan sebagai agenda strategis pembangunan daerah. “Air bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi indikator kesehatan lingkungan. Ketika kualitas dan kuantitas air mulai menurun, sesungguhnya itu menjadi tanda bahwa sistem ekologis sedang mengalami tekanan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan DAS akan berdampak langsung pada keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat. “Perlindungan kawasan tangkapan air dan pengelolaan DAS harus menjadi prioritas bersama. Menjaga hulu berarti menjaga kehidupan di hilir,” jelas Eddy.
Pada sesi pemaparan kedua, Ketua DPW SHI Aceh, Dr. T. M. Zulfikar, mengangkat tema kondisi lingkungan hidup Aceh, tata kelola sumber daya alam, dan tantangan keberlanjutan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa Aceh membutuhkan perubahan paradigma pembangunan yang lebih adaptif terhadap daya dukung lingkungan.
“Aceh sesungguhnya memiliki modal ekologis yang sangat besar. Namun apabila tata kelola ruang dan pemanfaatan sumber daya alam tidak dibangun secara berkeadilan dan berkelanjutan, maka kerusakan lingkungan akan terus menjadi biaya yang harus dibayar masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku pembangunan. “Penyelamatan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan keberanian untuk membangun kolaborasi dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.”
Sementara itu, pada sesi ketiga, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah, Ir. Vera Viena, S.T., M.T., menekankan pentingnya kontribusi akademisi, profesi insinyur, dan masyarakat sipil dalam menjawab tantangan lingkungan.
Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan kajian akademik. Ilmu pengetahuan harus hadir menjadi dasar pengambilan keputusan dan mendorong lahirnya solusi dan action plan yang dapat diterapkan di lapangan. “Kesadaran lingkungan harus dibangun sebagai budaya bersama, bukan hanya respons terhadap bencana atau krisis yang sedang terjadi,” katanya.
Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari peserta yang berasal dari beragam latar belakang profesi dan institusi. Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi awal yang akan menjadi bahan tindak lanjut bagi para pemangku kepentingan, antara lain penguatan tata kelola sumber daya alam, perlindungan kawasan hutan dan DAS, peningkatan literasi lingkungan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. []
