Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta bupati dan wali kota seluruh Aceh agar selalu kompak dalam menjalankan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing. Menurutnya, berbagai permasalahan strategis yang menyentuh langsung masyarakat, seperti kemiskinan, inflasi, hingga stunting harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif.
“Apa yang dibutuhkan kabupaten, bila ada di provinsi, sampaikan kepada kepala dinas terkait biar segera ditindaklanjuti. Namun jika apa yang dibutuhkan tidak ada di provinsi adanya di pusat, saya siap mendampingi untuk minta ke pusat,” ujar Achmad Marzuki dalam rapat kerja bersama Bupati/Wali Kota se-Aceh, di Meuligoe Gubernur, Rabu (8/3/2023).
Lebih lanjut, Achmad Marzuki menambahkan, stabilitas politik dan keamanan begitu penting dijaga di setiap daerah, agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan. Ia yakin, hal tersebut mampu dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Aceh yang mayoritasnya adalah ASN yang bebas dari kepentingan politik.
Dalam kesempatan itu, Achmad Marzuki juga meminta agar program strategis nasional yang diamanatkan pemerintah pusat, dapat dikawal sebaik mungkin. Terutama yang terkait kemiskinan, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan stunting.
“Terkait kemiskinan, kehadiran Dana Otsus memang sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Dan mulai tahun ini, alokasi dana otsus tinggal satu persen. Hal ini menjadi perhatian saya untuk berusaha mendapatkan bantuan pusat,” kata Achmad Marzuki.
Mantan Pangdam Iskandar Muda itu juga meminta bupati dan wali kota agar intens membangun komunikasi dengan pihak kementerian. Dengan begitu akan ada program pembangunan ke daerah yang dibiayai melalui dana APBN.
Selain itu, permasalahan inflasi harga kebutuhan pokok juga menjadi fokus Pj Gubernur Aceh. Ia meminta agar para bupati/wali kota rutin melaksanakan arahan Mendagri seperti melaksanakan operasi dan sidak pasar, menjaga stok pangan, dan menyiapkan laporan mingguan terkait program pengendalian kepada Gubernur dan Mendagri.
Persoalan kasus stunting di Aceh harus menjadi fokus para bupati/wali kota. “Tolong turun langsung ke masyarakat untuk mengawal persoalan stunting,” kata Achmad Marzuki.
Perkokoh Komunikasi
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Aceh meminta para bupati/wali kota agar membangun komunikasi rutin dengan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh. Segala kendala dan kebutuhan di daerah disampaikan langsung kepada dinas terkait, agar dapat dibantu dan cepat tertangani. “Komunikasi perlu terus dijalin, minta saja apa yang dibutuhkan pada dinas terkait,” kata Achmad Marzuki.
Orang nomor satu di Aceh itu pun memberikan kesempatan kepada setiap bupati/wali kota untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di daerah. Ia juga meminta para Kepala SKPA untuk memberikan jawaban secara langsung.
Salah satu aspirasi dari kabupaten/kota itu disampaikan oleh Pj Wali Kota Lhokseumawe, Imran. Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengalokasian dana Otsus Aceh yang mayoritasnya dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sementara kabupaten/kota, menurut dia, mengalami kekurangan anggaran untuk melakukan berbagai program pembangunan. “Mungkin saat revisi UUPA nanti diperlukan regulasi pengalokasian dana Otsus perlu dibahas, sebab kalau kita bicara stunting, kemiskinan, inflasi bupati/wali kota bakal ngeluh karena pengeluaran uangnya sangat sedikit,” ujar Imran.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Aceh mengaku menyadari betapa susahnya para bupati/wali kota dalam hal kebutuhan anggaran. Oleh sebab itu, ia setuju agar struktur pengalokasian Dana Otsus Aceh direvisi. “Perubahan struktur anggaran dana Otsus sudah direncanakan oleh pak Sekda,” kata Achmad Marzuki.
Permasalahan di daerah lainnya juga disampaikan Pj Bupati Aceh Singkil, Martunis. Ia berharap jalan Trumon-Singkil dapat segera dituntaskan. Jika jalan tersebut rampung, perjalanan Banda Aceh ke Singkil dapat memangkas waktu 3 jam dan akses ke Singkil lebih mudah serta tidak terisolir lagi.
“Kami juga berharap Pemerintah Aceh dapat membantu program penanggulangan banjir di Aceh Singkil, banjir menyebabkan kemiskinan semakin tinggi karena banyak usaha masyarakat terhambat dan rusak,” kata Martunis.
Selain bupati/wali kota, rapat kerja itu juga diikuti Sekda Aceh, Bustami, para Asisten Sekda dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). []
