Kinerja pelayanan publik yang sudah semakin baik dari seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh mendapat apresiasi dari Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. Hal ini sebagaimana disampaikan Pj Gubernur pada Penyerahan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Pemerintah Daerah di Aceh, yang diselenggarakan Ombudsman RI di Anjong Mon Mata, kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis kemarin.
“Selamat, terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh Pemkab dan Pemko, atas kinerja pelayanan publik yang sudah semakin baik. Masing-masing kita tadi baru saja menerima rapor atas kinerja pelayanan publik yang telah kita lakukan selama ini,” ujar Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, lewat keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/1/2024).
Dalam sambutannya, Achmad Marzuki mengajak seluruh pemerintahan di Aceh untuk menjadikan penilaian Ombudsman sebagai langkah perbaikan, karena penilaian ini menjadi tolok ukur dalam memahami tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bergerak cepat melakukan evaluasi, sehingga pelayanan yang dianggap masih lemah, harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Untuk mencapai perbaikan pelayanan publik yang semakin prima, Pj Gubernur Achmad Marzuki mengajak Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk terus memberi supervisi, sehingga langkah perbaikan yang sedang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.
“Mari bersama kita tingkatkan terus pelayanan publik, terus perbaiki kinerja pemerintahan agar tujuan mewujudkan Aceh yang hebat, Aceh yang semakin maju dan bermartabat bisa terwujud,” sebutnya.
“Selamat kepada yang menerima penghargaan dan terima kasih atas upayanya dalam meningkatkan pelayanan publik. Terima kasih atas dukungan Ombudsman RI dan juga Ombudsman Perwakilan Aceh yang telah mendorong perbaikan pelayanan publik di daerah ini. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Achmad Marzuki.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubiyanti dalam sambutannya mengapresiasi Pemkab Aceh Besar, Pemko Sabang dan Pemkab Aceh Jaya yang telah berhasil memperbaiki kinerja pelayanan publik di wilayah masing-masing, sehingga tahun ini mampu berada di zona hijau berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI.
“Apresiasi kami kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Sabang dan Aceh Jaya, yang tahun sebelumnya berada di zona kuning, tahun ini sudah berada pada zona hijau. Selamat dan terima kasih atas komitmen dari para Penjabat Bupati dan Wali Kota untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publiknya,” ujar Dian.
Hasil penilaian Ombudsman terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh sepanjang tahun 2023, umumnya masuk dalam kategori zona hijau. Pengertian zona hijau ini menandakan bahwa pelayanan publik di daerah sudah cukup baik.
Pada Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun ini, Pemerintah Aceh dinyatakan berada pada Zona Hijau Kualitas Tinggi dengan nilai 80,67.[]
