HomeNewsMahfud MD Didampingi Achmad Marzuki Tinjau Rumoh Geudong

Mahfud MD Didampingi Achmad Marzuki Tinjau Rumoh Geudong

Published on

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Indonesia, Mahfud MD didampingi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki meninjau lokasi peluncuran program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Pidie, Senin (26/6/2023).

Selasa (27/6) besok, Presiden Joko Widodo didampingi istri Iriana Joko Widodo, serta sejumlah menteri dan para Duta Besar akan berkunjung ke sana untuk kick-off Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

“Hari ini Pak Gubernur mendampingi Pak Menko Polhukam, untuk meninjau kesiapan kegiatan di Rumoh Geudong Gampong Bili Aron,” ujar Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh.

“Kita semua tentu berharap kunjungan kerja Bapak Presiden berjalan lancar seperti kunjungan kerja beliau sebelumnya ke Aceh. Kunjungan kerja kali ini terasa lebih spesial karena berkaitan dengan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Kita semua tentu bersyukur dan mengapresiasi perhatian Bapak Presiden kepada para korban konflik,” sambung MTA.

MTA menambahkan, hari ini akan ada serangkaian kegiatan gladi kotor dan gladi bersih, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik  aman dan lancar.

Mahfud MD di Rumoh Geudong
Mahfud MD meninjau persiapan kedatangan Presiden Jokowi di Rumoh Geudong. Foto: acehkini

Saat di Rumoh Geudong, Presiden Jokowi juga direncanakan akan melakukan dialog via konferensi video dengan sejumlah korban pelanggaran HAM di Talangsari dan sejumlah lokasi lainnya.

Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Aceh ini, merupakan agenda Presiden sebagai pertanda dimulainya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat non-yudisial.

“Kita tentu berterima kasih kepada Pak Presiden karena telah memilih Aceh, khususnya Rumoh Geudong sebagai lokasi peluncuran kegiatan ini,” kata MTA.

Pada 11 Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengakuan Negara terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan akan diselesaikan secara non-yudisial. Dari 12 kasus tersebut, tiga di antaranya terjadi di Aceh, yaitu; peristiwa Rumoh Geudong di Pidie, Simpang KKA di Aceh Utara dan Jamboe Keupok di Aceh Selatan. []

Kesaksian Langsung Terbakarnya Rumoh Geudong 1998

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News


Artikel Terbaru

Asrol Assani Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Subulussalam

Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, secara resmi melantik Asrol Assani, M.Si sebagai Sekretaris Daerah...

BPS Aceh Mulai Sensus Ekonomi 2026, Warga dan Pelaku Usaha Diminta Beri Data Akurat

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di...

Sekda Aceh: Pengabdian Zaini Abdullah Akan Selalu Tercatat dalam Sejarah Aceh

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh...

451 Poster Terpilih Ikut Lomba Poster UPT MKU Universitas Syiah Kuala

Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menyelenggarakan...

Menteri PU Optimistis Sekolah Rakyat Subulussalam Segera Beroperasi

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di...

More like this

Asrol Assani Dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Subulussalam

Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, secara resmi melantik Asrol Assani, M.Si sebagai Sekretaris Daerah...

BPS Aceh Mulai Sensus Ekonomi 2026, Warga dan Pelaku Usaha Diminta Beri Data Akurat

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di...

Sekda Aceh: Pengabdian Zaini Abdullah Akan Selalu Tercatat dalam Sejarah Aceh

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh...