Kericuhan yang mewarnai peringatan Hari Damai Aceh ke-21 menjadi perhatian utama dalam rapat Forkopimda Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Minggu, 16 Agustus 2026. Salah satu rekomendasi rapat tersebut adalah Pemerintah Aceh dan DPRA akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan kepastian hukum terkait Bendera Bintang Bulan.
Rapat Forkopimda dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, yang sebelumnya telah mendapat arahan dari Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusahan yang terjadi di Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, dalam keterangannya.
Peristiwa yang menjadi perhatian terjadi di Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh, pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Di Masjid Raya Baiturrahman, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan penaikan Bendera Bintang Bulan.
Sementara itu, di Pendopo Gubernur Aceh yang tak jauh dari Masjid Raya Baiturrahman, terjadi perusakan Lambang Negara Burung Garuda, penurunan Bendera Merah Putih, serta penaikan Bendera Bintang Bulan.
Nurlis menjelaskan, Wagub Fadhlullah membuka rapat Forkopimda yang berlangsung sekitar dua jam. Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur Forkopimda tersebut, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Di antaranya adalah menjaga Aceh tetap aman, damai dan kondusif. “Semua pihak diminta menahan diri mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasif,” kata Nurlis.
“Menguatkan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan eksponen masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, lanjut Nurlis, semua pihak diminta membangun satu narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan, melalui himbauan. “Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik kedepan,” ujarnya.
Sedangkan terkait persoalan Bendera Bintang Bulan, Pemerintah Aceh dan DPRA akan melakukan konsultasi ke Mendagri untuk adanya kepastian hukum.
Langkah tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat Forkopimda setelah dinamika yang terjadi dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21.
Selain itu, Wagub Fadhlullah mengimbau semua pihak di Aceh untuk sama-sama menciptakan keamanan dan kenyamanan.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusinya yang terbaik untuk rakyat Aceh,” ujar Fadhlullah.
