Memperingati International Women’s Day (IWD) 2025 atau Hari Perempuan Internasional, Gerakan Antikorupsi (GERAK) menggelar diskusi dengan tema “Mempercepat Aksi Bersama untuk Kesetaraan Gender”. Acara yang berlangsung di Kai Kupi, Sabtu sore (8/2/2025).
Kegiatan sebagai bentuk kampanye pada peringatan Hari Perempuan Internasional, menghadirkan para tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis perempuan, pemerintah Kota Banda Aceh, dan perwakilan organisasi masyarakat.
Koordinator GeRAK Aceh, Destika Gilang Lestari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan serangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional. “Kita tahu masih banyak tantangan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan khususnya di Banda Aceh, kita berharap semakin banyak ruang kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama ke depan,” katanya.
Asisten Wali Kota Banda Aceh, Fadhil mengatakan kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi tentang keadilan bagi semua. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan dalam akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, yang menjadi tantangan besar di Aceh.
Maka sangat penting keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong perubahan. “Dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, kita berharap kesetaraan gender di Aceh dapat terwujud lebih cepat tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu Ketua AJI Banda Aceh, Reza Munawir menyampaikan apresiasi atas diskusi yang luar biasa ini. Dia menyebutkan saat ini di Aceh banyak sekali jurnalis perempuan yang berkualitas, bukan cuma sekadar ada saja. “Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa mengambil peran jika diberi ruang yang sama dengan laki-laki,” katanya.
Presidium Balai Syura, Amrina Habibi menyampaikan tingginya angka kekerasan seksual di Aceh menjadi perhatian serius pihaknya dalam upaya advokasi dan penanganan kasus. Ia menegaskan bahwa harus ada efek jera bagi pelaku serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual.
Selain itu, ia menyoroti merosotnya jumlah perempuan di bidang politik pasca-Pemilu 2024, yang menjadi bukti bahwa masih banyak tantangan bagi perempuan dalam ruang publik. []
