Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri alais Pon Yaya, sepakat dengan rencana pemerintah pusat untuk merawat lokasi Rumoh Geudong, di Gampong Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.
Salah satunya rencana untuk mendirikan bangunan di bekas lokasi Rumoh Geudong yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pendirian bangunan tersebut dinilai menjadi upaya dan bukti dari pemerintah dalam merawat situs sejarah di Aceh, seperti yang telah diakui oleh negara.
“Ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan Presiden RI terhadap tiga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang patut kita apresiasi,” kata Saiful Bahri, Ketua DPR Aceh, Kamis (22/6/2023).
Mengenal 3 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh yang Mau Diselesaikan Jokowi
Dia mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Pusat akan mendirikan masjid di lokasi Rumoh Geudong itu. “Kalau tidak salah saya, pemerintah pusat berencana mau membangun masjid,” kata Pon Yaya.
Namun informasi yang diterimanya dari Komite Peralihan Aceh (KPA), di Gampong Bili Kemukiman Aron, saat ini telah memiliki dua masjid yang menjadi tempat warga beribadah. “Ini yang kemudian menjadi pertimbangan KPA untuk menyarankan agar pemerintah sebaiknya membangun museum,” tambah Pon Yaya.
Sementara bentuk museum yang dibangun nantinya dapat berbentuk replika Rumoh Geudong. Tujuannya selain area di lokasi menjadi lebih terawat, juga dapat menjaga memorialisasi sejarah yang pernah terjadi di sana.
Menurut Pon Yaya, KPA juga mengusulkan pembangunan sarana pendidikan di lokasi Rumoh Geudong tersebut. Saran ini dinilainya berdampak positif bagi generasi masa depan Aceh dalam hal pendidikan.
“Kalau KPA menyarankan di lokasi tersebut juga dibangun kompleks pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi vokasi (politeknik). Saya berpikir dua saran dari KPA ini patut menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Pusat,” lanjutnya.
Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Rumoh Geudong untuk kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial pada 27 Juni 2023. Agenda tersebut merupakan rangkaian kegiatan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM), yang dibentuk lewat Keppres Nomor 17 Tahun 2022, dan berlanjut pada pelaksanaan rekomendasi tim tersebut sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2023, dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023.
“Kita mendukung upaya-upaya Pemerintah Pusat dalam rangka tindaklanjut penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial di Aceh. Meskipun begitu, kita juga mendorong Pusat untuk dapat mempertimbangkan ide-ide positif yang diberikan KPA,” tutup Pon Yaya. []
