Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi membahas isu strategis. Salah satunya berkaitan kerja sama dengan India.
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin (25/8/2025). Rapat dipimpin oleh Sekda Aceh M. Nasir, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, dan para pejabat terkait lainnya.
Agenda utama rapat ini adalah menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah India menegaskan kembali komitmennya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Sabang, khususnya pengembangan Pelabuhan Sabang.
Ikut Forum di India, BPKS Perkuat Diplomasi Pariwisata Maritim Sabang
Pemerintah India bahkan menyatakan kesediaannya untuk menanggung 85% pembiayaan pengembangan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diharapkan menyediakan 15% dukungan pembiayaan bagi penyusunan Detail Plan Report (DPR).
“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang. Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar Sekda Aceh M. Nasir.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Pemerintah Aceh akan segera menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Presiden RI guna mempercepat tindak lanjut kerja sama investasi dengan India.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga diharapkan segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF) yang selama ini menjadi wadah koordinasi teknis kedua negara. BPKS diminta untuk menyiapkan data dan informasi pendukung, agar Aceh memiliki posisi yang solid dalam menyambut kerja sama strategis ini.
Undangan Kunjungan Dubes India ke Aceh
Sebagai bagian dari diplomasi daerah, Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India untuk berkunjung ke Aceh pada minggu pertama September 2025. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen kedua belah pihak sekaligus menunjukkan keseriusan Aceh dalam menyiapkan Kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan dan investasi bertaraf internasional.
Rapat ini menjadi bukti konkret bahwa BPKS bukan hanya memiliki arah yang jelas, tetapi juga dukungan internasional yang kuat. Dengan adanya komitmen pembiayaan dari India, serta dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan dorongan kepada Pemerintah Pusat, isu-isu miring yang menyebut BPKS tidak memiliki daya tawar dan arah pembangunan terbantahkan sepenuhnya.
BPKS menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang adalah agenda strategis nasional yang akan membawa manfaat besar, bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi Indonesia dalam menguatkan posisi di jalur perdagangan internasional. []
