HomeNewsGubernur Aceh Muzakir Manaf Bahas Pengembangan Pelabuhan Sabang dengan Dubes India

Gubernur Aceh Muzakir Manaf Bahas Pengembangan Pelabuhan Sabang dengan Dubes India

Published on

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri pertemuan dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini membahas percepatan kerja sama strategis, khususnya pengembangan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan transshipment, sekaligus memperkuat kolaborasi Aceh–India di bidang perdagangan, pariwisata, serta kesehatan.

Pertemuan itu merupakan inisiatif dari Pemerintah India melalui Kedutaan Besar India, sebagai tindak lanjut atas penjajakan awal yang dimulai sejak tahun 2018, saat Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Agenda tersebut sekaligus melanjutkan rangkaian kegiatan kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah India dan Indonesia, termasuk studi Pengembangan Pelabuhan Teluk Sabang yang telah dilakukan Rail India Technical and Economic Service (RITES).

Sejak itu, komunikasi dan pembahasan kerja sama terus berlanjut. Salah satu langkah konkret adalah pelaksanaan Feasibility Study oleh RITES (Rail India Technical and Economic Service) terhadap Pelabuhan Sabang, yang telah dilakukan sebelumnya. Pertemuan terbaru ini menjadi momentum penting untuk memperkuat dan mempercepat realisasi kerja sama tersebut.

Hadir dalam pertemuan, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Anggota Komisi III DPRA Salmawati, Asisten II Setda Aceh Dr. Ir. Zulkifli, M.Si, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar India Bijay Selvaraj, Wakil Konsul Bidang Politik India, serta perwakilan Jaya Mata India.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut baik inisiatif Pemerintah India dan menegaskan dukungannya untuk mempercepat pengembangan Kawasan Sabang yang menjadi wilayah kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

“Pemerintah Aceh akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama ini. Saya juga akan segera menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong percepatan pelaksanaan Joint Task Force (JTF) di Aceh,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem.

Pelaksanaan JTF ke-3 yang direncanakan berlangsung di Aceh sejak tahun 2023 mengalami penundaan. Karena itu, Mualem menilai perlu adanya dorongan langsung dari Presiden agar Kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri sebagai focal point dalam kerangka kerja sama forum tersebut dapat segera terlaksana.

Kerja sama yang difokuskan di Kawasan Sabang (Sabang dan Pulo Aceh) akan mencakup sektor kepelabuhanan, khususnya pengembangan fasilitas Container Terminal (CT1 dan CT3) sebagai pelabuhan transshipment. Selain itu, rencana kolaborasi juga akan diperluas ke bidang pariwisata, jalur perdagangan langsung India–Aceh, serta sektor medis.

Dalam bidang kesehatan, India akan mengirimkan dokter-dokter untuk bertugas di Aceh, sementara tenaga medis Aceh juga berkesempatan belajar dan bertugas di India. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM kesehatan Aceh dengan teknologi medis terkini.

Gubernur Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India untuk berkunjung langsung ke Aceh pada akhir Agustus atau awal September mendatang.

Sementara itu, Dubes India Sandeep Chakravorty menegaskan bahwa kerja sama dengan Aceh memiliki nilai strategis tinggi dan sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen kerja sama mengingat kedekatan lokasi Provinsi Aceh dengan Andaman-Nicobar Islands (ANI) di India.

“Sabang dan Aceh adalah wilayah yang sangat penting, baik dari sisi geografis maupun budaya. Kedekatan jarak dengan India dan kesamaan kultur menjadi modal besar untuk memperkuat hubungan kerja sama ini,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral, Gubernur Muzakir Manaf juga dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke India pada Oktober 2025 mendatang.

Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah membahas peluang kerja sama strategis, termasuk rencana menjadikan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan transshipment pada “Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific” di tahun 2018.

Untuk itu, Gubernur Aceh meminta kementerian terkait, khususnya Bappenas, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga teknis lainnya, agar turut mendorong percepatan tindak lanjut atas potensi kerja sama tersebut. [R]

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News


Artikel Terbaru

Sekda Aceh Buka Rakerprov KONI, Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, membuka secara resmi Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI...

Chaideer Mahyuddin Raih APFI 2026

Fotografer Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta yang bertugas di Aceh, Chaideer Mahyuddin, berhasil...

PW APRI Aceh Gelar Webinar Kajian Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah 

Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh kembali menggelar webinar Kajian Hukum...

BSN Championship 2026 Panaskan Atmosfer Sepak Bola Aceh, 16 Tim Siap Bertarung

Atmosfer sepak bola Aceh kembali memanas. Turnamen bergengsi Abeh Ubee Abeh BSN Championship 2026...

Sekda Aceh Sidak RSUD dr Fauziah Bireuen, Pasien Katastropik Dijamin JKA Tanpa Batas Desil

​Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum...

More like this

Sekda Aceh Buka Rakerprov KONI, Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan

Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, membuka secara resmi Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI...

Chaideer Mahyuddin Raih APFI 2026

Fotografer Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta yang bertugas di Aceh, Chaideer Mahyuddin, berhasil...

PW APRI Aceh Gelar Webinar Kajian Hukum Islam Tentang Fasakh Nikah 

Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) Aceh kembali menggelar webinar Kajian Hukum...