Seluruh lembaga keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai masalah perekonomian di Bumi Serambi Mekkah, termasuk kemiskinan.
“Koordinasi dan kerja sama antar lembaga keuangan dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut,” kata Mawardi, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, saat mewakili Pj Gubernur Aceh dalam acara Halal Bihalal FKIJK yang digelar di Hotel Hermes Palace, Jumat malam (5/5/2023).
Mawardi mengatakan, Pemerintah Aceh siap menfasilitasi agar kerja sama tersebut terbentuk. Ia yakin, dukungan seluruh lembaga keuangan akan sangat membantu kebangkitan ekonomi Aceh.
“Peningkatan kedisplinan dan etos kerja menjadi hal penting dalam menjalankan tugas di Aceh, sebab hanya dengan unsur inilah kita akan lebih mudah mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, mulai dari masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lainnya,” kata Mawardi.
Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh yang juga Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah, mengharapkan momentum halal bihalal tersebut dapat memperkuat hubungan antar seluruh industri jasa keuangan yang ada di Aceh. Baik dari perbankan, lising, asuransi, pasar modal dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya.
“Dengan kekompakan dan kebersamaan InsyaAllah kita bisa membangkitkan ekonomi Aceh,” kata Muhammad.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri, mengatakan, seluruh lembaga keuangan harus kompak dan tidak boleh menyerah untuk membangkitkan ekonomi Aceh. Ia mengatakan, pihaknya dari OJK siap mendukung penerapan sistem industri keuangan Aceh yang berlandaskan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Yusri menyebutkan, setidaknya ada 52 jaringan lembaga keuangan di Aceh baik dari perbankan, lising, asuransi, PNM maupun pasar modal. Ia berharap puluhan jaringan industri keuangan itu dapat menjadi akses ekonomi masyarakat.
Yusri mengatakan, lembaga keuangan di Aceh yang menerapkan sistem syariah kini pelayanannya juga sudah sama dengan lembaga keuangan konvensional.
“Tinggal satu lagi, yaitu penyamaan harga produk pembiayaan antara lembaga keuangan di Aceh dengan daerah lainnya, ini menjadi PR kita,” kata Yusri.
Yusri yakin, dengan optimisme seluruh lembaga keuangan di Aceh bisa memenuhi segala yang diharapkan masyarakat. Fokus industri keuangan di Aceh tahun 2023 ini adalah meningkatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 10-12 persen.
Hadir dalam acara tersebut, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar; Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Raja Keumangan; Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali; dan Pj Walikota Banda Aceh, Bakkri Siddiq. []
