Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Aceh masih berkomitmen untuk menolak Aceh menjadi tuan rumah Pekan Olaharaga Nasional (PON) XXI 2024 jika gedung atau venue yang akan digunakan nantinya untuk berbagai event hanya berstatus rehab. Pemerintah Pusat diharapkan segera melakukan pembangunan baru untuk venue PON.
“Kami di DPRA komit bahwa kalau venue hanya rehab, tidak usah ada PON di Aceh,” kata M. Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPRA di Banda Aceh, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, event PON yang menjadi agenda olahraga tingkat nasional sudah seharusnya meninggalkan legacy bagi Aceh, serupa dengan provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON. Latar belakang inilah yang menurut DPRA patut diperjuangkan. “Provinsi lain semua dibangun (venue baru), kenapa kita tidak?”
Kata Falevi, Dito Ariotedjo yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) beberapa waktu lalu turut menjadi harapan bagi Aceh terkait pembangunan venue PON XXI. Mengingat jadwal PON kian dekat, berlangsung pada 8-30 September 2024 mendatang dengan tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara.
“Jadi bukan rehab (yang sudah ada) tetapi yang bangun baru harus tetap ada. Paling tidak ada tiga atau lima bahkan lebih dibangun menggunakan uang dari APBN, bukan menggunakan dana APBA. APBA tidak ada uang untuk buat PON,” kata Falevi.
Pengakuannya, pihak legislatif sudah melakukan pembicaraan serius dengan eksekutif terkait nasib Aceh sebagai tuan rumah PON XXI. Pihaknya juga sudah menggelar rapat dengan PB-PON XXI terkait pembangunan venue baru di Aceh. []
