Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, KH Ma’ruf Amin, mengapresiasi Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kebijakan yang telah lebih dulu menerapkan ekonomi syariah dibanding daerah lainnya di Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan kebijakan konversi bank daerah dari konvensional menjadi syariah yang pertama. “Masa awal penerapan pasti ada riak, tapi saya yakin konversi penuh ini akan sukses dan memberi kemanfaatan bagi kemaslahatan umat,” kata KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Kamis, (7/9/2023).
Menurut Wapres, para ulama perlu terus melakukan berbagai ijtihad untuk pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Ijtihad ulama harus kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman.
Ia mengatakan, perkembangan ekonomi yang pesat di era sekarang perlu direspon para ulama. Misalnya, dahulu penjual dan pembeli harus melakukan akad saat transaksi, lalu bagaimana dengan kondisi saat ini yang transaksinya banyak dilakukan secara online. “Sekali lagi tidak hanya bidang ibadah, aqidah dan jinayah, penerapan syariah juga diterapkan dalam sistem ekonomi,” kata KH Ma’ruf Amin.
Wapres berharap kehadiran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh dapat memajukan ekonomi syariah di Bumi Serambi Mekkah. Selain itu, KDEKS juga diharapkan mampu memperkuat industri produk halal, literasi dan ekonomi syariah yang inklusif.
“Fokus ekonomi syariah adalah industri halal, selama ini Indonesia hanya memberi sertifikasi untuk produk halal dari luar negeri, karena itu kita terus pacu dan 2024 harus bisa menjadi produsen produk halal terbesar di dunia,” ujarnya.
Wapres mengatakan, salah satu upaya mengembangkan industri halal adalah dengan membentuk pengusaha yang syariah. Membangun pengusaha yang syariah menjadi instrumen terpenting.
“Oleh sebab itu pengusaha harus dibangun, pemerintah harus menginkubasi pengusaha berbasis syariah, dan paling penting adalah menghijrahkan pengusaha yang selama ini konvensional menjadi syariah,” ujar Wapres.
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh dipimpin oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki sebagai Ketua. Pada posisi Sekretaris diisi oleh Sekda Aceh Bustami dan Penasihat dijabat oleh Kepala Perwakilan BI Aceh. Para pengurus KDEKS Aceh tersebut diisi oleh unsur ulama, akademisi, birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat. []
