HomeEkonomiWagub Minta OJK Bantu Transformasi Bank Aceh Syariah Jadi Bank Devisa

Wagub Minta OJK Bantu Transformasi Bank Aceh Syariah Jadi Bank Devisa

Published on

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantu proses transformasi Bank Aceh Syariah agar bisa segera menjadi bank devisa. Hal tersebut, kata dia, sangat dibutuhkan Aceh untuk mendukung pengembangan iklim investasi.

Permintaan itu disampaikan Wagub Aceh dalam acara ngobrol bareng Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK bersama insan industri jasa keuangan perbankan Aceh, di Lantai 4 Kantor OJK Aceh, pada Jumat (29/8/2025).

“Kami harapkan OJK bisa sinergi dengan Pemerintah Aceh agar saling melengkapi
apapun hal yang ada di Aceh,” kata Fadhlullah.

Ia mengatakan, saat ini perekonomian Aceh sangat tergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang ditransfer Pemerintah Pusat. Namun pada masa kepemimpinannya bersama Gubernur Mualem, sesuai regulasi dana tersebut berkurang setengah dari jumlah biasanya.

“Oleh sebab itu, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kami berharap Aceh bisa dibantu dengan sumber dana lainnya,” ujarnya.

Salah satu sumber dana yang diharapkan Fadhlullah adalah dana dalam rekening masyarakat Aceh yang menjadi korban tsunami. Ia mengatakan, pascatsunami begitu banyak simpanan masyarakat di bank lenyap dan tak bisa diakses kembali hingga kini akibat rusaknya sistem perbankan saat itu di Aceh. Persoalan tersebut belum tuntas hingga kini.

Fadhlullah berharap kepada pihak OJK agar simpanan dana masyarakat Aceh korban tsunami itu bisa dikembalikan kepada Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal. Nantinya Baitul Mal akan mengelola dana tersebut untuk pengembangan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Menurut Fadhlullah, sudah selayaknya Pemerintah Pusat termasuk OJK untuk membantu Aceh. Sebab, kata dia, Aceh merupakan daerah khusus dan daerah modal sejak masa penjajahan, kemerdekaan hingga Republik Indonesia berjalan. Sejarah mencatat banyak hal dibantu dan disumbangkan Aceh di masa perjuangan dulu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik permintaan Wakil Gubernur Aceh kepada OJK. Ia mengatakan siap membantu Aceh di Jakarta sesuai dengan kapasitas jabatan yang kini ia emban.

Selain itu, guna memajukan perekonomian Aceh, Dian menyarankan perbankan di Aceh yang semuanya menerapkan sistem syariah agar juga menerapkan konsep Aceh Incorporated. Konsep pembangunan ini berbasiskan aliansi strategis yang sinergis antara sektor pemerintah, masyarakat, perbankan, dan sumber investasi lainnya.

Acara diskusi itu dipandu oleh Kepala OJK Aceh Daddy Peryoga serta diikuti pimpinan dari semua perbankan di Aceh, termasuk Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia. []

Follow konten ACEHKINI.ID di Google News


Artikel Terbaru

Asops Kasad Cek Kesiapan Yonif 115 Macan Leuser, Pastikan Siap Jaga Perbatasan RI-PNG

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops Kasad), Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung, bersama...

Media Lokal Harus Adaptif Hadapi AI

Media lokal dituntut semakin adaptif menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan platform digital...

Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Persoalan Kawasan Bebas Sabang

Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006...

Mualem Lantik 248 Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) melantik sebanyak 248 Kepala SMA, SMK dan SLB se-Aceh...

BPMA dan TNI Tinjau Blok A Medco di Aceh Timur, Perkuat Keamanan Operasi Hulu Migas

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama jajaran TNI Angkatan Darat (AD) melaksanakan kunjungan lapangan...

More like this

Asops Kasad Cek Kesiapan Yonif 115 Macan Leuser, Pastikan Siap Jaga Perbatasan RI-PNG

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops Kasad), Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung, bersama...

Media Lokal Harus Adaptif Hadapi AI

Media lokal dituntut semakin adaptif menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan platform digital...

Lembaga Wali Nanggroe Identifikasi Persoalan Kawasan Bebas Sabang

Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006...