Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas pengembalian empat pulau yang selama ini disengketakan dengan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) kini kembali menjadi milik Aceh. Empat pulau yang dimaksud adalah Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang.
“Terima kasih kepada bapak presiden atas pengembalian empat pulau itu. Sebenarnya tanpa kita ributkan empat pulau itu memang punya kita, tetapi Kemendagri membuat keputusan yang kontroversial, dengan memasukkannya ke dalam wilayah Sumut,” ujar Presma UIN Ar-Raniry saat diwawancarai pada Rabu (18/6/2025).
Presma UIN Ar-Raniry berharap kepada pemerintah pusat agar membuat sertifikat atas kepemilikan empat pulau itu, supaya hal yang serupa tidak terulang kembali.
“Kita meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan sertifikat resmi atau dokumen resmi terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Karena apa? takutnya di kemudian hari sengketa ini akan terjadi lagi,” ujarnya.
“Dalam aksi kemarin ada empat poin, salah satunya kami meminta kepada presiden agar Mendagri [Tito Karnavian] dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum. Atas dasar apa? karena telah membuat keputusan yang kontroversial terhadap kepemilikan empat pulau tersebut,” kata Aulia.
Ia menyarankan kepada Pemerintah Aceh supaya empat pulau itu dapat dikelola dengan baik, agar menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Aulia juga meminta agar dikelola secara cepat oleh Pemerintah Aceh.
“Saran kita kepada Pemerintah Aceh, jangan hanya berita pengembalian saja, tapi bagaimana kemudian ke kepan empat pulau itu dapat dikelola oleh Pemerintah Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, agar kemudian bisa menjadi pendapatan kepada masyarakat Aceh, dengan dibangunkan resort atau seperti yang dibilang kemarin ada sumber daya migas dan lain sebagainya, agar segera dikelola secara cepat, jangan hanya sekedar berita pengembalian, setelah itu tidak ada proses apa pun di sana,” ujarnya.
Aulia juga meminta kepada pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap wilayah Aceh dan juga mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang ada, agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama.
“Untuk pemerintah pusat agar ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar ke depan terkait wilayah Aceh yang memang sensitif seperti permasalahan-permasalah yang datang dari pusat, agar keputusan pemerintah terhadap Aceh itu diperhatikan kembali, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi kembali kedepannya,” ujar Aulia. []
Laporan: Ahyar, Mahasiswa Magang MJC
