Banjir dan longsor dahsyat akhir November 2025 telah menghancurkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Aceh terdampak lebih dari 33.800 keluarga (~120.000 jiwa) dengan 7.000 keluarga mengungsi akibat air setinggi 60–130 cm.
Sumatra Utara mencatat ratusan korban jiwa dan ribuan rumah terendam, sementara Sumatra Barat terdampak di 13 kabupaten/kota dengan kerugian ratusan miliar rupiah dan puluhan ribu pengungsi. Infrastruktur rusak parah memperlambat bantuan dan membahayakan masyarakat terdampak.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Prof. Ahmad Humam Hamid menekankan bahwa kondisi ini menuntut respon cepat pemerintah pusat dalam 24–48 jam.
Setiap jam tanpa intervensi terkoordinasi meningkatkan risiko penyakit berbasis air, kekurangan pangan, dan trauma psikologis. Ribuan keluarga tidak bisa menunggu janji—mereka butuh aksi nyata sekarang.
Fenomena siklon tropis di Aceh dan Sumatera adalah hal baru; berbeda dengan India, yang rutin menghadapi siklon di Teluk Benggala dengan sistem evakuasi, peringatan dini, dan pengungsian matang. Di Indonesia, evakuasi masih reaktif, distribusi bantuan tertunda, dan fasilitas pengungsian terbatas. “Koordinasi pusat-provinsi belum optimal, sehingga risiko korban jiwa meningkat drastis,” katanya Sabtu (29/11/2025).
Prof. Humam menegaskan: pemerintah pusat harus segera mengambil alih bencana ini sebagai bencana nasional. Status ini bukan sekadar simbol, tetapi kunci untuk memobilisasi seluruh sumber daya nasional, membuka akses logistik, dan memastikan koordinasi lintas provinsi maksimal. Tanpa deklarasi bencana nasional, ribuan keluarga akan menghadapi penderitaan berlarut-larut dan risiko kematian meningkat setiap jam.
Waktunya tidak bisa ditunda. Pemerintah pusat harus bertindak cepat, transparan, dan tegas. Keselamatan warga adalah prioritas mutlak. “Deklarasi bencana nasional dalam 24–48 jam adalah langkah paling krusial untuk menyelamatkan nyawa dan membangun kembali wilayah terdampak,” tutup Humam. []
