Profesor Ahmad Humam Hamid menyampaikan pidato peringatan 20 tahun Perdamaian Aceh yang digelar ERIA School of Government di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Humam adalah tokoh masyarakat sipil Aceh, yang telah lama terlibat dalam advokasi HAM dan perdamaian pada masa konflik serta sangat aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami.
Dia menegaskan bahwa meski perjanjian Helsinki 2005 berhasil mengakhiri perang, pekerjaan untuk memenangkan damai masih jauh dari selesai.
Humam mengawali pidato dengan penghormatan kepada ERIA yang dinilainya telah mengabadikan memori publik di tengah kompleksitas nasional, regional, dan global. Dia juga mengungkapkan pengalaman pribadinya yang unik—hidup melewati dua bencana besar sekaligus: konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun dan tsunami 2004 yang memporakporandakan Aceh.
“Perjanjian Helsinki lahir bukan dari euforia kemenangan, melainkan dari kebijaksanaan untuk berhenti,” ujar Humam.
Ia menekankan bahwa keberhasilan mencapai kesepakatan damai tidak bisa dilepaskan dari peran kunci Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mendorong proses negosiasi, membangun kepercayaan, serta memberi mandat penuh kepada tim perunding.
Humam juga menyebut peran Martti Ahtisaari, Hamid Awaluddin, dan Malik Mahmud sebagai jembatan penting yang menuntun pada tercapainya perjanjian, dengan landasan kebijakan yang telah diletakkan oleh Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri.
Guru besar Universitas Syiah Kuala itu juga menyoroti bahwa selama 18 tahun terakhir, Aceh telah menerima lebih dari Rp100 triliun dana otonomi khusus, ditambah pendapatan dari sektor migas dan berbagai transfer fiskal lainnya, menjadikannya salah satu provinsi dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan yang merata.
“Jika damai diukur dari rendahnya angka kemiskinan, dari layanan kesehatan yang layak, dari gizi anak yang terbebas dari stunting, dan dari tata kelola yang bersih—maka damai di Aceh belum menang,” tegasnya.
Mengakhiri pidatonya, Humam menyerukan agar para pemimpin Aceh memandang pemerintahan pascakonflik bukan sebagai kelanjutan perang dengan cara lain, melainkan sebagai kesempatan untuk melayani rakyat. “Dua puluh tahun lalu dunia membantu Aceh mengakhiri perang. Dua puluh tahun mendatang, sejarah akan mengukur apakah hadiah itu benar-benar menjadi milik rakyatnya,” pungkasnya.
Forum bertajuk “Refleksi Aceh Damai” berlangsung selama dua hari, digelar ERIA School of Government dihadiri sejumlah tokoh nasional dan internasional yang terlibat dalam proses damai Aceh.
Para pembicaranya adalah orang-orang yang pernah berada di ruang negosiasi dan lapangan implementasi: mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Hukum dan HAM Prof. Hamid Awaluddin, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, hingga General Nipat Thonglek dari Thailand dan Dr. Yuhki Tajima dari Georgetown University.
ERIA School of Government adalah lembaga yang berfokus pada pengembangan kebijakan publik di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, dengan misi membangun kapasitas kepemimpinan berbasis riset, dialog, dan kolaborasi internasional. []
