Forum bertajuk “Refleksi Aceh Damai” digelar oleh ERIA School of Government di Hotel Fairmont, Jakarta pada Rabu dan Kamis (13-14/8/2025). Hadir sejumlah tokoh Nasional dan internasional yang terlibat dalam proses damai Aceh.
Para pembicaranya adalah orang-orang yang pernah berada di ruang negosiasi dan lapangan implementasi: mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Hukum dan HAM Prof. Hamid Awaluddin, Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al Haythar, hingga General Nipat Thonglek dari Thailand dan Dr. Yuhki Tajima dari Georgetown University.
Nama nama lain yang hadir antaranya Dr. Rizal Sukma dari CSIS Jakarta, Him Raksmey dari Pusat Studi Kamboja, Dr Onanong Thippimol dari Thamasat University, Thailand, Dadang Trisasongko dari YLBHI, Wiliam Sahbandar dan T. Kamaruzzaman mewakili BRR, dan Arif Zulkifli dari Majalah Tempo.
Prof Humam Hamid juga hadir di sana. Guru besar Universitas Syiah Kuala ini dikenal bukan hanya karena kapasitas akademisnya, tetapi juga perannya dalam masa konflik, karena keterlibatannya dalam advokasi hak asası manusia dan kampanye perdamaian.
Humam juga terlibat dalam fase krusial pasca-perjanjian damai Aceh, melalui lembaga masyarkat sipil Aceh, Aceh Recovery Forum.
Sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, dan anggota Multi Donor Fund yang dimotori Uni Eropa dan Bank Dunia, dia pernah ikut memastikan bahwa “damai” tak berhenti di atas kertas, melainkan menjelma menjadi sekolah yang berdiri kembali, jalan yang mulus di desa, dan rasa aman di hati warganya.
Kata Humam, acara ini bukan sekadar reuni biasa. “Ini adalah momen menengok kembali hampir dua dekade perjalanan Aceh sejak penandatanganan perjanjian Helsinki pada 2005,” katanya.
Dalam pandangannya, keberhasilan Aceh menjadi model resolusi konflik bukanlah buah dari satu tangan, melainkan hasil kerja kolektif—pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan dukungan komunitas internasional.
“Perdamaian Aceh adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya keberhasilan elite,” ujar Humam.
“Dan yang lebih penting, damai itu tidak otomatis. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dibarengi dengan keadilan.”
Diskusi internasional itu akan mengupas tiga dimensi besar: dinamika perundingan yang mengakhiri tiga dekade konflik bersenjata, strategi implementasi yang melibatkan berbagai pihak, serta tantangan menjaga stabilitas dalam lanskap politik dan ekonomi yang terus berubah.
Bagi para peserta dari luar negeri, Aceh menjadi bukti bahwa negosiasi berbasis inklusi, partisipasi luas, dan kesediaan memberi ruang bagi lawan politik, dapat mengakhiri lingkaran kekerasan.
“Di tengah dunia yang masih diwarnai perang dan krisis kemanusiaan, kisah Aceh punya daya tarik tersendiri,” jelas Humam.
Perdamaian Aceh lahir bukan dari situasi di mana satu pihak kalah total, melainkan dari kesadaran kedua belah pihak bahwa perang tidak lagi memberi masa depan. Helsinki hanyalah awal, ujian sebenarnya ada di tahun-tahun sesudahnya.
Humam mengapresiasi perhatian ERIA untuk Aceh di tengah riuh rendahnya berbagai persoalan nasional dan global, Aceh nyaris terlupakan dalam memori publik. “Ini adalah perhatian yang perlu diapresiasi Aceh untuk upaya ERIA mengingatkan kembali tentang pelajaran, hikmah dan tantangan Aceh yang belum selesai,” tutup Humam.
ERIA menyusun acara ini bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk menginspirasi. “Kami ingin pengalaman Aceh menjadi referensi bagi kawasan Asia Tenggara dan dunia. Bahwa damai itu mungkin, bahkan setelah trauma panjang,” kata perwakilan ERIA dalam keterangan resmi.
ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) School of Government yang diketuai Profesor Nobuhiro Aizawa adalah lembaga NGO Jepang yang fokus pada pengembangan kapasitas pemerintahan dan penelitian kebijakan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.
Melalui forum ini, ERIA mendorong pertukaran pengetahuan antara praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan lintas negara. []
