Dalam upaya memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja Aceh, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banda Aceh melakukan audiensi dengan Wali Nanggroe Aceh, PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (10/10/2025). Pertemuan ini membahas strategi perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penguatan sinergi kelembagaan untuk melindungi pekerja rentan di Aceh.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa audiensi tersebut turut dihadiri oleh Staf Khusus Wali Nanggroe Dr. Muhammad Raviq dan Anggota Majelis Syura Sulaiman Abda. Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Banda Aceh, Ferina Burhan, memaparkan berbagai program jaminan sosial yang mencakup perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Beasiswa Pendidikan.
Ferina menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan untuk memperluas cakupan perlindungan sosial di Aceh. “Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak sekadar administrasi, tetapi merupakan bentuk nyata dari prinsip gotong royong dan ta’awun dalam Islam. Kami berharap dukungan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe agar seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, dapat terlindungi di bawah payung BPJAMSOSTEK,” ujar Ferina.
Menanggapi hal tersebut, Wali Nanggroe Aceh menyampaikan pandangan strategis dan mendalam mengenai arah kebijakan perlindungan sosial di Aceh. Dalam pandangannya, Wali Nanggroe menegaskan bahwa program BPJAMSOSTEK sejalan dengan cita-cita pasca perdamaian Aceh — yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat dengan semangat Islam dan kearifan lokal.
“Perlindungan sosial bagi pekerja adalah bagian dari tanggung jawab moral dan amanah sosial. Kesejahteraan rakyat Aceh bukan hanya tugas negara, tetapi juga kewajiban kita bersama sebagai bangsa yang menjunjung nilai Islam dan adat,” ujarnya.
Wali Nanggroe menyoroti bahwa tingkat kepesertaan 25,46% masih menunjukkan kesenjangan yang besar, dan mendorong agar perluasan cakupan di sektor informal menjadi prioritas. Kolaborasi lintas lembaga — antara BPJS, Baitulmal, MPU, Dayah, dan Pemerintah Aceh — diusulkan diformalkan melalui Nota Kesepahaman Tripartit. Selain itu, ia mendorong agar dana zakat dan infak produktif dapat diarahkan untuk subsidi iuran bagi masyarakat miskin sektor informal.
Wali Nanggroe juga menilai model pembiayaan sebesar Rp16.800 per orang per bulan relatif kecil dibanding manfaatnya, namun perlu penguatan melalui skema pendanaan campuran antara APBK, APBA, Baitulmal, serta dukungan CSR dari BUMN dan BUMD di Aceh. Dukungan BPJS Layanan Syariah juga diharapkan berjalan sejalan dengan sistem ekonomi Islam dan Qanun Aceh.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan santunan manfaat Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Beasiswa Pendidikan kepada ahli waris almarhum Tarmizi, staf di lingkungan Keurukon Khatibul Wali. Total santunan yang diberikan mencapai Rp153.547.890, terdiri dari santunan JKM senilai Rp42 juta, saldo JHT Rp30 juta, dan beasiswa pendidikan Rp81 juta untuk dua anak almarhum.
Menutup pertemuan, Wali Nanggroe menyampaikan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga-lembaga sosial Aceh merupakan wujud nyata dari nilai ta’awun (tolong-menolong) dalam Islam. “BPJS harus menjadi sarana ta’awun, bukan sekadar administrasi perlindungan,” ujarnya. []
