Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti pejabat dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hingga unsur daerah seperti Sekda Aceh, unsur Forkopimda Aceh, DPRA, kepala SKPA, serta para Bupati/Wali Kota se-Aceh.
Dalam forum Musrenbang Aceh 2027 tersebut, Mualem menyampaikan bahwa RKPA merupakan forum untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, agar kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Mualem menyebut tema pembangunan tahun ini adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, seraya berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan. Namun, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mendukung pemulihan secara menyeluruh.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem.
Ia juga menyoroti dampak banjir yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Untuk itu, ia berharap adanya bantuan lebih luas dari pemerintah pusat.
Saat ini, bantuan pusat dinilai masih terbatas pada kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, menurutnya, belum tersentuh.
Mualem mengungkapkan, di sejumlah wilayah pedalaman masih terdapat masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
Ia berharap pada tahun ini terjadi perubahan signifikan dalam upaya pemulihan pascabencana. “Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” kata Mualem.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi lingkungan, khususnya sungai yang mulai melebar dan kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani dengan baik.
Menurutnya, jika kuala di tepi laut tidak segera dibenahi, hal itu akan menjadi ancaman serius karena aliran air dari gunung tersumbat dan tidak dapat mengalir ke laut.
Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.
Mualem menambahkan, pihaknya telah berupaya keras mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Jika tidak segera ditangani, banjir di masa mendatang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih parah.
Untuk itu, Pemerintah Aceh meminta dukungan dari Kementerian Kelautan agar persoalan tersebut dapat segera ditangani guna mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. []
