Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, Prof. Ahmad Humam Hamid menyerukan kepada seluruh eksekutif provinsi dan kabupaten/kota Aceh agar menempatkan Tahun 2026 sebagai Tahun Bencana dalam perencanaan anggaran pembangunan Aceh.
Seruan ini disampaikan Prof. Humam, Selasa (9/12/2025) setelah dampak Siklon Senyar yang menimbulkan banjir dan longsor dengan kerusakan luas pada infrastruktur, rumah, fasilitas publik, dan ekonomi masyarakat.
Sesuai data sementara yang dikeluarkan Posko Posko Terpadu Pemerintah Aceh sampai dengan 8 Desember 2025 pukul 19.00 WIB, bencana telah merusak 205 unit kantor, 209 unut tempat ibadah, 279 unit sekolah, 15 unit pesantren, 145 unit fasilitas kesehatan.
Bencana juga membuat merusak 156.404 unit rumah,dan puluhan ribu hektare sawah, kebun dan tambak. Dampak dirasakan 3.658 gampong pada 18 kabupaten di Aceh.
“Dengan situasi Aceh saat ini, anggaran pembangunan 2026 harus direvisi untuk menjadi anggaran yang responsif terhadap bencana, mempercepat pemulihan, dan memperkuat ketahanan masyarakat,” ujar Prof. Humam Hamid.
Menurutnya, terdapat sejumlah fokus utama dalam ‘Tahun Bencana’:
- Prioritas Pemulihan – Rehabilitasi rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, dan jembatan yang rusak.
- Mitigasi dan Ketahanan Bencana – Infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini, dan program mitigasi berbasis penelitian.
- Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi – Melibatkan universitas sebagai pusat penelitian, inovasi, dan pendampingan masyarakat untuk mitigasi berbasis ilmiah.
- Sinergi Dana dan Transparansi – Memadukan anggaran provinsi, kabupaten/kota, bantuan pusat, dan donor dengan penggunaan yang terbuka dan akuntabel.
Prof. Humam Hamid menekankan, bencana Senyar menunjukkan bahwa Aceh harus membangun berbasis risiko. “Tahun 2026 harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap rupiah anggaran pembangunan.” []
