Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memberikan komentar terkait masuknya beras impor 250 ton dari Thailand melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai ada oknum yang sedang bermain di balik masuknya beras impor tersebut, pemerintah harus segera mengusut tuntas siapa dibalik permainan ini semuanya.
Menurut Don Muzakir, impor beras berpotensi merusak harga gabah yang ditetapkan pemerintah. “Impor beras ini bisa merusak harga gabah dari petani yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Beras impor itu mau dikemanakan, sementara kita sudah swasembada pangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
“Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwasannya tahun ini tidak impor beras, kita sudah swasembada, maka pihak keamanan harus mengusut oknum yang sedang bermain ini,” sambung Don Muzakir.
Dia menilai, masuknya beras impor melalui Sabang tidak salah karena pelabuhan tersebut termasuk kawasan bebas. Namun ia menekankan bahwa kebijakan daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kawasan bebas ya pasti ada regulasi. Tapi yang harus diperhatikan, regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang sedang dijalankan oleh Presiden Pabowo saat ini.”
Beras 250 Ton Disegel Mentan di Sabang, Gubernur Aceh: Tidak Ada Regulasi yang Dilanggar
Pertanyaannya, beras impor ini untuk kebutuhan apa? itu harus diperjelas oleh BPKS, apakah untuk kebutuhan industri di Sabang atau untuk diperjual belikan di pasar tradisional di luar kawasan Sabang. “Kalau dijual di luar Sabang bisa merusak harga pasar dan merugikan petani, yang kita tahu adalah barang yang masuk dari Sabang tidak boleh dikeluarkan dari kawasan Sabang,” katanya.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan, sebenarnya BPKS Sabang harus bekerja keras lagi dalam menggaet investor di sektor lain untuk pengembangan perekonomian Aceh, misalnya sektor perikanan yang punya potensi untuk dikembangkan lebih baik.
Don Muzakir menambahkan bahwa pengawasan di pelabuhan bebas harus diperketat. Menurutnya, kebijakan Free Trade Zone tidak boleh menjadi celah yang merugikan petani. “Saya ingin pemerintah daerah benar-benar memahami kebijakan pusat. Kalau Presiden sudah menyampaikan tidak impor, maka semua harus ikut. Jangan ada celah yang dimanfaatkan oknum. Kita harus jaga swasembada ini bersama-sama. Kalau petani sudah bekerja keras, kalau produksi sudah cukup, maka tugas kita adalah melindungi mereka,” ujarnya.
Masuknya beras impor di Sabang menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah bisa terganggu bila beras impor masuk ke pasar. Petani berharap pemerintah segera menindaklanjuti kasus ini agar tidak menurunkan harga di tingkat produksi.
Don Muzakir menegaskan Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal kebijakan swasembada pangan. Ia menyebutkan organisasi petani ini harus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi kebijakan di lapangan. Selain itu Tani Merdeka Indonesia sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait dengan swasembada pangan, yang selama ini sudah berhasil dilakukan.
“Kalau ada kebijakan yang merugikan petani, kalau ada celah yang dimanfaatkan oknum, maka Tani Merdeka Indonesia tetap bersuara. Kita tidak boleh diam. Kita harus jaga petani, kita harus jaga swasembada. Itu tugas kita,” katanya. []
