Forum Guru Besar Insan Cita: Supremasi Hukum, Berantas KKN, dan Jalankan Demokrasi

Forum Guru Besar Insan Cita mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi Indonesia saat ini. Dalam keterangan pers yang diterima acehkini, Selasa (2/9/2025) berisikan sejumlah poin penting yang ditujukan kepada pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum, berantas KKN, dan menjalankan demokrasi.

Pernyataan sikap ditandatangani oleh 88 orang yang tergabung dalam Forum Guru Besar Insan Cita, di antaranya Prof Mahfud MD, Prof Didik Rachbini, Prof Al Makin, Prof Siti Zuhro, dan Prof Yudhi Chrisnadi. Perwakilan dari Aceh adalah Prof. Ahmad Humam Hamid dan Prof. Syamsul Rijal.

Berikut pernyataan lengkapnya:

Forum Guru Besar Insan Cita dengan tegas menyuarakan bahwa penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi adalah tiga pilar utama untuk menarik Indonesia keluar dari situasi genting ini.

Indonesia saat ini sedang menghadapi badai sempurna—konvergensi krisis ekonomi, politik, sosial, dan legitimasi. Dampaknya terasa langsung di jalanan dan rumah tangga rakyat. Tahun 2025 bukan hanya menandai usia 80 tahun republik ini, tetapi juga momen kritis: apakah kita akan tenggelam dalam polarisasi dan ketimpangan, atau membalikkan arah sejarah dengan langkah keberanian?

Quick Wins yang Mendesak

1. Segera hentikan kekerasan, baik dari aparat maupun massa. Hukum perlu ditegakkan secara adil, dan ruang untuk menyuarakan pendapat harus dijaga.
2. Lakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri, termasuk pergantian pucuk kepemimpinan yang tangguh dan demokratis.
3. Reshuffle segera kabinet—ganti pejabat yang kehilangan legitimasi publik dengan sosok kredibel, kompeten, dan dipercaya rakyat.
4. Tindak tegas anggota DPR yang menciptakan kemarahan publik—termasuk melalui pengganti atau pemberian sanksi.
5. Akselerasi pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor melalui DPR atau Perppu.
6. Kembalikan KPK ke status lembaga independen seperti sebelum reformasi 2019.
7. Cabut UU Ciptaker dan dorong pembukaan lapangan kerja inklusif sebagai solusi jangka pendek terhadap lonjakan pengangguran.
8. Revisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran—dengan prioritas untuk anak didik di zona 3T dan wilayah rawan stunting.

Solusi Struktural Jangka Menengah

1. Presiden memimpin langsung Gerakan Pemberantasan Korupsi, melibatkan seluruh elemen bangsa, dan memperkuat kapasitas KPK serta lembaga hukum lainnya.
2. Lakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan undang-undang, mencabut regulasi yang membebani rakyat dan menggantinya dengan kebijakan pro‑
3. Perkuat independensi lembaga pengawasan publik (seperti BPK dan BPKP), dengan seleksi pemimpin yang transparan, berbasis integritas dan kompetensi.
4. Reformasi birokrasi secara besar-besaran: desain ulang administrasi pemerintahan untuk menjadi efisien, profesional, dan bebas dari pengaruh politik.
5. Capai bonus demografi dengan kebijakan edukasi dan ketenagakerjaan yang inklusif dan berpihak pada generasi muda.
6. Demokrasi kita kini berada di persimpangan: DPR harus menjadi teladan — hidup sederhana, menahan fasilitas berlebihan, dan menjalankan tugas dengan etika dan tanggung jawab penuh.
7. Reformasi politik dan pemilu harus dilandasi nilai Pancasila, tidak semata meniru liberalisme barat. Evaluasi pula gagasan pendirian institusi baru, seperti Perguruan Tinggi Danantara—pendekatan yang memperkuat pendidikan tinggi yang telah ada lebih prioritas.

Pernyataan Moral

Sebagai akademisi dan intelektual lulusan HMI, kami menyampaikan pernyataan ini bukan semata teks formal — tetapi panggilan moral, akademik, dan nasionalis. Kami tegaskan: keutuhan NKRI, keadilan sosial, dan demokrasi sejati tidak bisa ditunda.

Kami mendesak Presiden dan DPR RI untuk segera menjawab seruan ini dengan kebijakan nyata, bukan diskursus kosong—sebelum gelombang ketidakadilan menelanjangi sistem demokrasi kita lebih jauh. []