Sejumlah organisasi dan lembaga di Aceh sepakat membentuk ‘Koalisi Kawai Haba Demokrasi Aceh’ untuk melawan gangguan informasi Pilkada 2024. Deklarasi koalisi ini berlangsung dalam focus group discussion (FGD) yang difasilitasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh di Hotel Grand Nanggroe, Sabtu (3/8/2024).
Ketua AJI Kota Banda Aceh Reza Munawir mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Aceh berpotensi dibayang-bayangi penyebaran informasi hoaks. Ini menimbulkan kesalahpahaman bahkan memicu pertengkaran dalam masyarakat.
Dia menilai koalisi ini penting untuk berkolaborasi multisektoral dalam menghalau penyebaran hoaks serta memfasilitasi klarifikasi informasi terkait pelaksanaan pesta demokrasi. “Sehingga masyarakat Aceh bisa memperoleh informasi yang kredibel dan tidak terjebak dalam simpang siur informasi sesat,” kata Reza.
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Saiful menyambut baik dan mendukung hadirnya koalisi ini untuk mencegah hoaks yang berpotensi membludak menjelang Pilkada.
“Belajar dari pengalaman Pilkada sebelumnya, penyebaran hoaks terbukti menghadirkan kegaduhan, perpecahan, pertengkaran, bahkan permusuhan di dalam masyarakat. Maka penting untuk mengantisipasi isu-isu hoaks dalam masyarakat melalui aktivitas cek fakta,” ujarnya.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal, menyatakan bahwa tidak ada landasan agama, konteks adat, maupun landasan hukum yang membolehkan memproduksi dan menyebarkan berita bohong (hoaks).
“Masyarakat, terutama kalangan intelektual, seharusnya melihat hoaks itu sebagai suatu hal yang najis, hingga tidak mudah terprovokasi dan menyebarkannya,” katanya.
“Sebab penyebaran hoaks sangat berbahaya, bukan hanya berimbas kepada segelintir orang tetapi juga dapat membinasakan masyarakat,” ujar Lem Faisal.
Sesuai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 6 Tahun 2018 terkait Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) dan Dampaknya dinyatakan bahwa “Hukum menciptakan berita bohong (hoaks) dan menyebarkannya adalah haram dan bertentangan dengan hukum positif dan hukum adat.”
Koalisi Kawai Haba Demokrasi Aceh dibentuk dari gabungan elemen masyarakat lintas profesi, etnis, dan usia dengan kesamaan tujuan mengawal Pilkada Aceh melalui penyampaian informasi utuh sesuai fakta. Penjernihan narasi demokrasi dapat dilakukan melalui aktivitas cek fakta yang dapat membantu masyarakat terhindar dari potensi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
Misinformasi dapat diartikan sebagai penyebaran informasi yang tidak akurat oleh orang yang tidak tahu. Adapun disinformasi adalah informasi keliru yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mengelabui dan mencapai tujuan tertentu. Sedangkan malinformasi adalah informasi yang bisa jadi benar tetapi penyajiannya dibentuk sedemikian rupa dengan tujuan untuk merugikan pihak tertentu.
Program Diskusi Terpumpun (FGD) Kolaborasi Melawan Disinformasi Jelang Pilkada 2024 ini diadakan di Banda Aceh, Padang, Bandung, Mataram, dan Ternate. Koalisi masyarakat yang terbentuk dalam program ini ditargetkan berjalan hingga 4 bulan ke depan, dan diharapkan tetap bertahan selamanya.
Berikut anggota Koalisi Kawai Haba Demokrasi Aceh, di antaranya: KIP Aceh, PWNU Aceh, PW Muhammadiyah Aceh, The Leader, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, Aceh Institute, Mafindo Aceh, Hakka Aceh, Koalisi Anak Muda Democracy Resilience, Katahati Institute, MaTA,Koalisi NGO HAM, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), LBH Aceh,Youth ID, Flower Aceh, Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, dan Koalisi NGO HAM Aceh.[]
