Sebanyak 68 sekolah menengah kejuruan (SMK) di Aceh resmi berstatus badan layanan umum daerah (BLUD). Kegiatan launching 68 BLUD SMK se-Aceh ini digelar di kompleks SMKN 1, 2 dan 3 Banda Aceh, Jumat (17/3/2023).
Badan layanan umum daerah sekolah menengah kejuruan disematkan kepada SMK Negeri yang memiliki produk unggulan, dan dapat mengelola proses produksi di teaching factory atau TEFA, secara flexibel tanpa melanggar aturan. Status BLUD diberikan setelah melalui proses penilaian dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan.
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam sambutan pada launching 68 BLUD SMK Aceh berharap kepada SMK lainnya yang belum berstatus BLUD agar segera menyiapkan segala persyaratan sehingga bisa naik status. Ia mengatakan, status BLUD bermanfaat bagi sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara mandiri, lewat anggaran yang diperoleh dari BLUD.
“Mudah-mudahan dengan BLUD ini SMK kita ini benar-benar maju, silahkan dikembangkan, cari potensi diri masing-masing lalu koordinasikan dengan badan usaha di daerah untuk memajukan produk siswa,” kata Marzuki.
Untuk memajukan berbagai produk unggulan dari siswa SMK, Pj Gubernur Aceh menyarankan agar membangun kolaborasi dengan badan usaha yang ada di wilayah masing-masing. Dengan begitu akses masyarakat terhadap produk usaha SMK dapat lebih mudah.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati mengapresiasi Pemerintah Aceh atas komitmen tinggi memperhatikan SMK sehingga menjadi yang terbanyak berstatus BLUD di Indonesia.
Kiki menyebutkan, status BLUD menjadikan SMK lebih otonom dalam mengelola anggaran sekolah. Oleh sebab itu, ia mengingatkan kepada para kepala sekolah agar memperkuat dan menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas dalam mengelola sekolah.
“Para kepala sekolah SMK yang statusnya BLUD, kini harus mengubah mindset bahwa mereka juga berperan sebagai CEO, agar lebih tangkas dan inovatif. Tujuan BLUD bukan untuk cari uang, tapi untuk meningkatkan layanan pendidikan baik dari sisi kualitas maupun jumlah tanpa menunggu pemerintah dengan cara mencari sumber dana mandiri lewat produknya,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Alhudri menyampaikan, dari 153 SMK yang ada di Aceh, sebanyak 68 resmi berstatus BLUD. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara provinsi lainnya di Indonesia.
Ia mengatakan, BLUD SMK bertujuan untuk memberikan pengesahan bagi SMK untuk melakukan promosi dan produksi berbagai produk unggulannya, sekaligus mengedukasi peserta didik dalam menghadapi dunia kerja nantinya.
“Kedua, meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam melahirkan inovasi terbarukan terkait pembelajaran dan kewirausahaan untuk mendorong ekonomi mikro masyarakat, sekaligus menekan inflasi,” ujarnya. []
