Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al-Haythar melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh guna memastikan kondisi masyarakat pascabanjir dan longsor mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris dalam keterangannya pada Rabu (6/5), menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang pada 3 Mei 2026 dan dilanjutkan ke Kabupaten Pidie Jaya pada 4 Mei 2026.
Di Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Wali Nanggroe meninjau langsung lokasi pengungsian warga yang hingga kini masih menunggu proses relokasi ke hunian sementara (huntara). Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe berdialog dengan masyarakat korban banjir dan longsor yang melanda kawasan itu tahun lalu.
Wali Nanggroe mengimbau masyarakat yang telah memperoleh hunian sementara agar segera menempatinya, sementara warga yang masih dalam proses relokasi diminta bersabar menunggu penyelesaian pembangunan oleh pemerintah.
“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tempat tinggal sementara yang dibangun pemerintah agar segera ditempati. Sementara bagi masyarakat yang masih dalam proses relokasi, kami berharap dapat bersabar. Kita berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan seluruh pembangunan hunian bagi saudara-saudara kita. Semua ini membutuhkan proses agar kita dapat bangkit kembali bersama,” ujarnya.
Selain meninjau lokasi pengungsian, Wali Nanggroe juga mengunjungi kawasan Krueng Meureudu dan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Kehadiran beliau disambut langsung oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah setempat.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai adat, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan sektor pertanian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sektor pertanian merupakan penopang utama ekonomi masyarakat Aceh dan harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menekankan bahwa perhatian serius pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat terdampak sangat diperlukan agar pemulihan ekonomi warga dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
“Masalah kehidupan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Saya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah,” kata Wali Nanggroe.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, termasuk perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, serta akses menuju permukiman masyarakat.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kawasan yang belum tertangani secara menyeluruh. Ancaman banjir, menurutnya, masih terus membayangi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Krueng Meureudu akibat sedimentasi sungai yang semakin parah.
“Jika hujan turun dengan intensitas sedikit lebih deras saja, air langsung meluap ke permukiman warga. Kedalaman Krueng Meureudu saat ini tinggal sekitar dua hingga tiga meter dari kawasan permukiman akibat sedimentasi yang sangat tebal. Karena itu, pengerukan sungai harus terus dilakukan,” ujar Sibral.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Wali Nanggroe dalam memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh perhatian, perlindungan, dan dukungan pemulihan secara berkelanjutan demi mempercepat kebangkitan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.[]
