Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh Kementerian Dalam Negeri meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe mempercepat realisasi anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir. Percepatan difokuskan pada sejumlah satuan kerja perangkat Kota (SKPK) yang masih mencatatkan serapan anggaran rendah.
Realisasi anggaran penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir ke Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar Rp51,8 miliar dari Rp124,9 miliar.
Ketua Tim Satgas PRR Aceh, Imran, mengatakan realisasi anggaran TKD Lhokseumawe meningkat dari sekitar 11 persen menjadi 41 persen dibandingkan dengan rapat koordinasi sebelumnya. Dia meminta percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tetap diperlukan mengingat waktu tahun anggaran semakin terbatas.
“Trennya harus bisa dipertahankan dan realisasi perlu dipercepat,” kata Imran di Kota Lhokseumawe, Jumat, 23 Oktober 2026.
Menurut Imran, peningkatan realisasi perlu diikuti perbaikan kinerja pada setiap perangkat daerah. SKPK dengan serapan rendah menjadi perhatian serius pemerintah kota agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program.
Satgas PRR juga mendorong Pemerintah Kota Lhokseumawe menyusun rencana aksi kegiatan dan rencana penarikan dana. Kedua instrumen tersebut diperlukan untuk memetakan tahapan pekerjaan, kebutuhan anggaran, serta target realisasi masing-masing SKPK hingga akhir tahun.
Berdasarkan data realisasi anggaran penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, TKD ke Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai Rp51,8 miliar atau 41,53 persen dari total alokasi Rp124,9 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, menargetkan realisasi anggaran mencapai sekitar 70 persen pada akhir Oktober 2026. Seluruh alokasi anggaran diharapkan terserap pada akhir November.
Dia menyebutkan progres pelaksanaan di lapangan, dengan capaian beberapa pekerjaan berkisar 50 hingga 70 persen. Pemerintah kota optimistis realisasi anggaran akan meningkat seiring percepatan pekerjaan tersebut. “Alhamdulillah, hingga hari ini realisasi sudah mencapai 41 persen,” kata Haris.
Adapun pembangunan 66 unit hunian tetap bagi penyintas bencana di Lhokseumawe terus berlangsung. Proyek senilai Rp15 miliar tersebut tersebar di dua lokasi, yakni 56 unit di kawasan Padang Sakti dan 10 unit di kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua.
Project Manager pembangunan huntap, Muhammad Sahril, menyebutkan progres fisik pekerjaan mencapai sekitar tujuh persen. Adapun material panel yang telah disiapkan mencapai lebih dari 30 persen dari kebutuhan pekerjaan. “Target penyelesaian pada Desember,” ujarnya.
Hunian tetap yang dibangun merupakan rumah tipe 36 dengan konsep konstruksi tahan gempa. Desain bangunan juga disesuaikan dengan kondisi lahan berkontur, antara lain melalui peninggian lantai rumah untuk mengurangi risiko masuknya air saat terjadi genangan. [*]




