‎Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi. Konferensi pers digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) bagi penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
‎
‎Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran dari Kementan mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana.
‎
‎Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah yang terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.
‎
‎Sekda Aceh menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
‎
‎Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
‎
‎Menurut Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun tersebut disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementan.
“Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota,” sebutnya.
‎
‎Berdasarkan data yang dipaparkan, bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025 lalu telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
‎
‎Saat ini, kata Nasir, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.
‎
‎Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
‎
Sekda menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana di Aceh.[]
