Di tengah situasi darurat pascabencana Sumatra, bantuan internasional non-negara melalui jalur dari rakyat untuk rakyat- “people to people” terbukti cepat, fleksibel, dan tepat sasaran dalam pemulihan dan penanganan bencana.
NGO internasional, yayasan kemanusiaan, serta individu lintas negara dapat mengirim bantuan pangan, obat-obatan, tenda darurat, perlengkapan sekolah, dan dukungan psikososial langsung ke masyarakat terdampak.
Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Ahmad Humam Hamid menegaskan bahwa pemerintah harus memberi ruang bagi bantuan ini tanpa hambatan birokrasi berlebihan. Pengalaman pascatsunami Aceh 2004 menunjukkan bahwa keterbukaan dan pengawasan proporsional mempercepat pemulihan, sementara regulasi ketat atau inspeksi berlebihan hanya akan menunda bantuan dan merugikan korban.
“Memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan bukan melepas kedaulatan, tetapi menegaskan komitmen negara terhadap keselamatan dan martabat warganya,” tegas Prof. Humam.
Bantuan non-negara bergerak cepat karena didorong solidaritas global dan dukungan teknologi digital. Informasi bencana menyebar hampir real time melalui media sosial dan platform donasi daring, memungkinkan penggalangan dana dan pengiriman barang dalam hitungan jam. Kerja sama dengan komunitas lokal menjamin distribusi tepat sasaran dan akuntabel.
Prof. Humam mengingatkan, fleksibilitas dan keterbukaan pemerintah menjadi kunci agar jalur “people to people” tetap efektif. Aceh, Sumut, dan Sumbar hari ini menjadi ujian nyata kemampuan negara dalam mengelola solidaritas global demi menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan masyarakat terdampak. []
