Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat Aceh hingga meja-meja warung kopi. Media massa pun mulai banyak dihiasi berita-berita politik, mulai dari terkait pasangan calon pemilihan gubernur (Pilgub) Aceh sampai pemilihan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota 23 provinsi di Aceh.
Pilkada ini tidak hanya tentang menentukan pemimpin baru, tetapi juga tentang masa depan demokrasi di tingkat lokal dan harapan kemajuan Aceh secara keseluruhan di tengah permasalahan kemiskinan.
Pilkada Aceh 2024 juga menjadi momen yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik provinsi ini di masa depan. Aceh, dengan status otonomi khusus yang diberikan setelah perjanjian damai Helsinki 2005, memiliki dinamika politik dan ekonomi yang unik.
Aceh mendapatkan dana otonomi khusus (Otsus) selama 20 tahun sejak 2008 hingga 2027 mendatang. Sejak 2008 hingga 2023, Aceh telah menerima dana Otsus dari pemerintah pusat sebesar Rp 99,89 triliun (Kompas, 27/1/2024). Namun, sayang, justru Aceh masih berada dalam masalah kemiskinan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada Maret 2023 lalu, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 806.750 orang atau 14,45 persen. Aceh menempati provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatra dan peringkat keenam secara nasional.
Menatap ke depan, Pemilihan Gubernur Aceh 2024 sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan membentuk pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ujong barat Indonesia. Hanya saja, Pilgub Aceh kali ini dipastikan tanpa calon dari jalur independen atau perseorangan.
Pilgub Aceh 2024 tanpa calon dari jalur independen sebagaimana disampaikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh usai membuka penerimaan penyerahan dukungan selama 8-12 Mei 2024. KIP Aceh menyatakan rekapitulasi penerimaan syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 hingga hari terakhir pada 12 Mei dinyatakan nihil.
Jika memang demikian, Pilgub 2024 menjadi pilkada gubernur kali pertama di Aceh yang nihil pasangan dari calon perseorangan sejak perdamaian terwujud pada 15 Agustus 2005 lalu. Padahal kalau dilihat sejarahnya, Aceh merupakan pelopor lahirnya calon kepala daerah dari jalur perseorangan atau independen.
Di sisi lain, bursa bakal calon gubernur Aceh juga masih terkesan sepi. Hingga saat ini, baru Partai Aceh yang mendeklarisikan bakal calon gubenur yaitu Muzakir Manaf yang juta ketua umum partainya.
Sementara sejumlah partai nasional di Aceh sejauh ini belum ada yang terang-terangan mendeklarisakan calon yang diusung. Partai seperti Gerindra, Golkar, PKS, dan Demokrat justru memilih merapat ke Partai Aceh untuk dipilih menjadi pendamping Muzakir Manaf di Pilkada 2024.
Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa Pilgub Aceh 2024 mencerminkan semangat demokrasi yang sehat, kita berharap akan lahir bakal calon lainnya yang diusung oleh partai politik guna memastikan terdapat lebih dari satu calon yang bertarung, sehingga pemilih memiliki opsi yang lebih luas dan kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
Menurut hemat penulis, upaya untuk memperkuat dan melindungi demokrasi lokal harus terus didorong dan didukung. Karena Pilgub Aceh 2024 merupakan momentum penting yang akan menentukan arah masa depan provinsi ini. Kita berharap agar pemimpin yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan yang positif, berkelanjutan, dan mampu mengatasi tantangan yang ada demi kesejahteraan seluruh warga Aceh.
Dengan demikian, Pilkada 2024 bukan hanya sekadar kontestasi politik, tetapi juga sebuah harapan baru bagi masa depan Aceh yang lebih baik.[]
Penulis: Muhammad Jabal Al Ghifari, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
