Dua warga Bireuen, Aceh, ditangkap Kepolisian Daerah Aceh karena diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Tersangka berinisial RH dan JS itu diduga menjual korban ke Laos untuk bekerja di bagian kejahatan siber.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Besar Ade Harianto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dan penangkapan pelaku dilakukan penyidik Subdit IV dan Tim IT Ditreskrimum Polda Aceh, dibantu penyidik Polres Bireuen.
Selain itu, pengungkapan itu juga berkat adanya dukungan serta kerja sama dari DPD RI, BP2MI, dan Ditintelkam Polda Aceh.
Menurut Ade, kedua pelaku menjanjikan korban untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu staf bagian penjualan (salesman) di negara Laos secara legal, dan diimingi gaji tinggi serta bonus.
“Korban dijanjikan akan menjadi pekerja migran di Laos. Korban diberangkatkan melalui Riau menuju Malaysia, Thailand, baru ke Laos,” kata Ade Harianto, Selasa (24/12/2024).
“Di malaysia semua identitas korban disita oleh agen lain yang juga merupakan kelompok pelaku RH, serta disampaikan bahwa korban telah dijual ke bos di Laos dengan harga Rp10 juta.”
Setiba di Laos, para korban dipekerjakan sebagai admin love scamming—salah satu modus kejahatan cybercrime—dan diberikan target untuk melakukan penipuan.
Apabila tidak sesuai target, para korban diancam akan dijual ke Myanmar dan apabila mencoba melarikan diri, maka akan dibunuh.
Ade mengimbau masyarakat khususnya remaja yang baru tamat SMA ataupun mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang komunikasi dan ITE, untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi.
Selain itu juga diminta tidak melibatkan diri dalam bidang pekerjaan scamming karena hal itu sangat merugikan dan bertentangan dengan undang-undang di Indonesia dan aturan di negara Lain.
Kedua pelaku TPPO tersebut melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran dan juga akan dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal tiga tahun dan paling lama 15 tahun penjara.[]
