Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh membahas sejumlah hal terkait Pemilihan Umum 2024. Rakor yang digelar pada Senin (8/1) dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di Aceh.
Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh Azwardi mengatakan, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg harus berlangsung sukses di Aceh. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi lintas sektor serta masukan dari para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dan harus semakin intens dilakukan.
Menurut Azwardi, sejauh ini semua tahapan Pemilu 2024 berjalan on schedule atau sesuai target dan jadwal.
“Kita harus menyukseskan Pemilu. Oleh karena itu, kita butuh masukan dari KIP dan Panwaslu. Terkait rencana kita melakukan kunjungan, apakah sampel dan kapan mulai bergerak sebelum proses finalisasi ini selesai. Kalau masa tenang sudah tidak mungkin lagi kita ke lapangan, kita bagi tim dan pastikan yang kita rapatkan hari ini tersampaikan ke kabupaten/kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/1).
Ia menjelaskan, rapat tersebut membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu terkait logistik pemilu, dukungan anggaran, Naskah Perjanjian Hibah Aceh dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan alat peraga kampanye. “Sebagai informasi awal, terkait NPHD untuk seluruh kabupaten/kota, informasinya sudah tanda tangan. Hal yang perlu kita lakukan bersama adalah memantau implementasinya seperti apa,” kata Azwardi.
Ketua KIP Aceh Saiful Bismi mengatakan, terkait perkembangan logistik di Aceh, saat ini sudah pada tahap pengiriman kotak suara, bilik suara, tinta dan sudah sampai ke kabupaten/kota serta sudah dilakukan penyortiran dan penyimpanan.
“Terkait surat suara, kondisi hari ini hanya satu kabupaten yang masih bersandar kapalnya, untuk daerah lain sudah masuk dan saat ini sedang proses sortir dan lipat, untuk Tamiang diperkirakan tanggal 10 Januari sudah ada di Tamiang,” ujar Saiful.
Sementara terkait sampul, kata Saiful, sejak kemarin sudah masuk dua kontainer melalui Pelabuhan Malahayati. Saat ini, semua masih dalam proses bongkar muat, dan mulai hari ini akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten/kota.
“Terkait formulir, dalam waktu dekat akan masuk, yang kita khawatirkan karena keterlambatan. Tapi hari ini sudah 95 persen sudah oke, tinggal Aceh Tamiang yang masuk lewat Pelabuhan Belawan. Proses dari Belawan ke kabupaten/kota dikawal oleh teman-teman Panwaslu. Kami sudah mendistribusikan pada kabupaten/kota, ada yang sedang berlangsung proses lipat dan kami sudah dapat informasi terkait kekurangan surat suara,” jelas Saiful.
Menanggapi penjelasan Ketua KIP Aceh, Azwardi optimis, dengan kerja sama multi pihak, seluruh proses akan berlangsung sukses sesuai target. “Mudah-mudahan Tamiang juga tidak ada kendala, karena MPHA Kesbang di Kemendagri terus berkoordinasi, termasuk melalui zoom meeting.” kata Azwardi.
“Terkait pinjam pakai gedung juga sudah kita sampaikan, distribusi logistik hari ini sudah kita dengarkan semua, yang sedang berproses hanya Tamiang saja, kita berharap Panwas juga membantu di Tamiang sehingga proses di sana bisa berjalan sesuai harapan,” imbuhnya.
Ketua Panwaslih Aceh Agus Syahputra menyampaikan bahwa keberadaan lembaganya adalah untuk memastikan semua proses sesuai dan bukan mencari kesalahan, namun sebagai bahan evaluasi bersama. Dan, terkait logistik, harus menjadi catatan bersama agar jumlah logistik dan surat suara terpenuhi dan KIP bisa menanggulangi proses kekurangan surat suara.[]
