Sejumlah warga penyintas bencana bersama aktivis masyarakat sipil mengibarkan bendera putih di jalan depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Aksi ini menjadi simbol kekecewaan atas penanganan dan pemulihan bencana di Aceh yang dinilai belum berjalan sebagaimana diharapkan.
Aksi digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dan diikuti penyintas dari sejumlah daerah terdampak, antara lain Beutong Ateuh Banggalang, wilayah Gayo, dan Aceh Tamiang. Mereka membawa bendera putih dan membentangkan spanduk berisi kritik serta tuntutan kepada pemerintah.
Berdasarkan pantauan Waspadaaceh.com, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil bergiliran menyampaikan orasi.
Dari transparansi anggaran hingga kerusakan hutan
Rahmad Maulidin dari LBH Banda Aceh membuka rangkaian orasi dengan menyoroti penanganan bencana dan persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak.
Hafijal dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mengelola anggaran bencana. Menurutnya, publik perlu mendapat informasi yang jelas tentang alokasi, realisasi, dan sumber pendanaan pemulihan.
Musrafiyan dari Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mengaitkan kerusakan lingkungan dengan meningkatnya risiko bencana. Ia menilai pemulihan tidak cukup dilakukan di kawasan hilir, tetapi harus menyentuh hutan, daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah hulu.
Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Zuhri Noviandi, mengangkat kondisi warga terdampak yang ia temui di sejumlah lokasi. Ia meminta perhatian khusus bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia, yang membutuhkan penanganan sesuai kebutuhan masing-masing.
Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Afifuddin, menyampaikan pandangannya soal persoalan lingkungan dan penanganan bencana. Dalam orasinya, ia juga menyerukan “Salam tiga jari”.
Gilang Destika dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan anggaran bencana agar pemulihan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sela aksi, sebagian peserta menyanyikan lagu Aceh Aceh Tanoh Lon Sayang. Massa juga menggelar doa bersama untuk para korban sebagai bentuk solidaritas kepada warga yang kehilangan anggota keluarga, rumah, maupun sumber penghidupan.
Catatan Satu Tahun Bencana
Dalam pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana, koalisi menyebut pemulihan di Aceh masih jauh dari selesai. Menurut koalisi, para penyintas masih bertanya kapan kondisi sungai kembali normal, di mana hunian tetap akan dibangun, bagaimana warga di zona merah direlokasi, dan kapan lahan pertanian serta perkebunan bisa kembali diolah.
Koalisi mencatat 13 kejadian bencana di Aceh sepanjang November 2026, dengan 37.566 orang dilaporkan terdampak. Kejadian itu antara lain rumah warga hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol hingga membanjiri 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, dan ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.
Koalisi menilai bencana ini tidak semata-mata peristiwa alam. Mereka mengaitkannya dengan aktivitas ekstraktif dan buruknya tata kelola lingkungan, terutama kerusakan hutan dan DAS. Mereka mengutip data kehilangan tutupan hutan Aceh sebesar 39.687 hektare sepanjang 2025, naik 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pola penanganan yang ada juga dinilai masih tambal sulam, misalnya tanggul di hilir tanpa pemulihan menyeluruh di hulu.
Koalisi turut mempertanyakan keterbukaan informasi anggaran penanganan bencana yang disebut mencapai Rp100 triliun, dan meminta pemerintah merinci alokasi, realisasi, kebutuhan, serta sumber pendanaannya.
Enam tuntutan
Koalisi mendesak pemerintah:
- Menetapkan bencana ekologis di Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional.
- Meminta Pemerintah Aceh mengakui secara terbuka keterbatasan kapasitasnya dan segera mengusulkan penetapan status itu ke pemerintah pusat.
- Mempercepat pemulihan rumah, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian warga.
- Memulihkan hutan, DAS, dan kawasan hulu secara menyeluruh.
- Mengaudit dan mengevaluasi seluruh izin pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan kawasan hutan, baik legal maupun ilegal.
- Menindak pihak yang merusak lingkungan serta membuka informasi anggaran bencana.
Klaim pemerintah soal kemajuan pemulihan
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan pemerintah atas aksi tersebut. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, pemerintah menyebut pemulihan terus berjalan. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan dalam rapat koordinasi pada 28 Juli 2026 bahwa masa transisi darurat berakhir dan Aceh memasuki fase rehabilitasi-rekonstruksi. Saat itu, hunian sementara tercatat 99 persen, sedangkan hunian tetap baru sekitar 4 persen. Ia juga menegaskan peralihan fase tidak berarti penanganan darurat dihentikan. rri
Di tingkat pusat, rencana aksi BNPB untuk 2026–2028 mencakup pembangunan 35.823 hunian tetap senilai sekitar Rp2,15 triliun. Rencana pemulihan itu disebut mencakup 11.512 kegiatan lintas sektor, dari sungai, jalan, jembatan, dan sekolah hingga hunian tetap.
Data pemerintah di atas bukan tanggapan langsung terhadap aksi hari ini, dan sebagian bersumber dari pernyataan beberapa bulan lalu. Klaim koalisi, termasuk angka anggaran Rp100 triliun dan data kehilangan hutan, juga belum diverifikasi secara independen dalam laporan ini.
Bagi para penyintas yang hadir, pemulihan bukan sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak. Mereka menunggu kepastian tempat tinggal, keberlanjutan penghidupan, dan jaminan keselamatan agar bencana serupa tidak terus berulang. []




