Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan di Aceh merupakan modal awal yang sangat baik. Sinergi dan kolaborasi multipihak, termasuk antar Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) harus ditingkatkan, agar nilai-nilai kebaikan ekonomi syariah makin berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat.
KH Ma’ruf Amin ikut menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh, di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (7/9/2023). Wapres berpesan agar KDEKS Aceh segera menyusun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur. “Cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh,” kata Wapres.
Menurutnya, Aceh memiliki potensi kopi yang sudah dikenal dunia. Selain itu, beberapa waktu lalu Aceh juga dinobatkan sebagai World Halal Tourism Award oleh International Travel Week (ITW) dan Destinasi Wisata Halal Unggulan oleh Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Hal ini menjadi dua potensi yang harus terus dikembangkan sebagai upaya memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Serambi Mekah.
Lebih lanjut, Wapres meminta agar KDEKS mewujudkan program quick wins di tiap daerah, sehingga potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah dapat lebih berkembang. KDEKS Aceh merupakan KDEKS ke-23 di Indonesia yang dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.
KDEKS Aceh dikukuhkan secara langsung oleh Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat. Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 500/1293/2023 yang diterbitkan pada 17 Juli 2023, tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi KNEKS bersama seluruh jajaran Pemerintah Aceh dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dalam sambutannya mengungkapkan, Pemerintah dan rakyat Aceh memiliki harapan agar Aceh semakin sejahtera di masa mendatang. “Pemerintah Aceh akan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf infaq zakat dan sedekah, dan lain sebagainya. Kita ingin meraih kesejahteraan ekonomi dengan jalan yang diberkahi dan diridhai oleh Allah,” kata Gubernur.
Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat menyambut dengan antusias, ketika Bapak Wakil Presiden, pada bulan Maret yang lalu, mendorong agar Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Aceh, segera dibentuk. “Alhamdulillah, pada hari ini akan terwujud, dengan dikukuhkannya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh sesaat lagi,” kata Gubernur.
Achmad Marzuki mengungkapkan, anggota KDEKS Aceh terdiri dari kalangan akademisi, ahli ekonomi, ulama, pegiat dunia usaha, birokrat dan tokoh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, komite ini akan bersinergi dengan Organisasi Pemerintah Daerah sehingga saling memperkuat.
Sebagaimana diketahui, sektor ekonomi dan keuangan merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam Syariat Islam. Untuk itu, sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam, maka sektor ekonomi dan keuangan yang berdasarkan Syariah tentu menjadi salah satu fokus pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh.
“Kita tentu optimis, keberadaan KDEKS Aceh mampu menjadi wadah pemikir bagi Pemerintah Aceh dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, demi kemajuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Wakil Presiden berkenan memberi dukungan atas keberadaan KDEKS Aceh ini. Dengan demikian, penegakan syariat Islam semakin menguat di bumi Serambi Mekkah,” kata Pj Gubernur Aceh.
Pada kunjungan kerjanya ke Aceh Ini, Wapres turut didampingi oleh Istri Ny Wuri Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. []
