Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Dirjen Otonomi Daerah memberikan tanggapan atas fasilitasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi (KKR). Salah satu poinnya adalah meminta Pemerintah Aceh mencabut qanun tersebut. Hal itu tercantum dalam surat Kemendagri yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh, tertanggal … Continue reading Kemendagri Minta Pemerintah Aceh Cabut Qanun KKR