Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim menggalar pertemuan membahas sejumlah kerja sama di berbagai bidang, di kediaman resmi PM Malaysia, Putrajaya, Kamis (8/6/2023).
Salah satunya pembahasan terkait proses negosiasi batas laut teritorial yang berhasil diselesaikan setelah hampir 18 tahun. “Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan setelah 18 tahun proses negosiasi, 18 tahun bisa diselesaikan, Alhamdulillah berkat Dato’ Seri Anwar Ibrahim,” ujar Presiden dalam keterangan pers bersama dirilis laman resmi Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi berharap proses negosiasi perbatasan lainnya dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk perbatasan di Sebatik dan Sinapad–Sesai.
Selain itu, Presiden Jokowi turut menyambut baik penyelesaian sejumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara, di antaranya terkait perjanjian lintas batas atau border crossing agreement, perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement, sertifikasi halal, dan kerja sama promosi investasi.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Anwar juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden Jokowi mengapresiasi komitmen PM Anwar untuk memperkuat perlindungan PMI dan juga penegakan hukum yang adil bagi para pekerja Indonesia.
“Saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia,” tutur Presiden.
“Saya juga mendorong Community Learning Center di Semenanjung segera diwujudkan, dan juga WNI yang ada di Depo Imigrasi juga bisa segera dipulangkan, serta one channel system harus dioptimalkan,” lanjutnya.
Terakhir, Presiden mendorong kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya untuk terus diperkuat. Menurut Presiden, ia sangat menghargai misi bersama yang dilakukan Indonesia-Malaysia ke Brussels. “Jangan sampai komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia, didiskriminasi di negara lain,” ujar Presiden. []
