Pemerintah Aceh bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Aceh. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah persoalan pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap (huntap) hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir.
Hal itu dibahas dalam Diskusi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Rabu (30/9/2026).
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, mengikuti kegiatan diskusi tersebut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza.
Kegiatan itu turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, Asisten Deputi PRB, Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.
Taufik mengatakan, diskusi tersebut penting dilakukan untuk menyinkronkan langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan dari lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, percepatan rahab-rekon perlu menjadi perhatian mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Pada kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, turut melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus utama dalam proses pemulihan pascabencana.
Persoalan tersebut antara lain penyelesaian lahan huntap, pengoptimalan posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan SOP kebencanaan di kabupaten/kota.
Robby juga menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan pada program kegiatan rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian/lembaga.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki informasi yang utuh mengenai program yang berjalan guna mencegah terjadinya tumpang tindih program.
Selain itu, Robby juga melaporkan terkait realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong percepatannya.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis agar proses rehab-rekon pascabencana dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan agar pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik.
Menurut Lilik, berbagai isu yang sensitif dalam proses pemulihan juga perlu dikawal bersama agar penanganan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi sebagai bahan penguatan langkah strategis penanganan rehab-rekon pascabencana di Aceh.[r]
