Aksi mogok kerja yang dilakukan tenaga kesehatan (Nakes), dan tenaga penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam berdampak pada pelayanan kesehatan di beberapa poli dokter spesialis terganggu. Akibatnya, masyarakat yang ingin melakukan kontrol, terapi, dan rawat jalan lainnya terpaksa pulang.
Pantauan acehkini di RSUD Subulussalam, Rabu (3/1/2024) di bagian poli spesialis tampak tidak ada aktivitas pelayanan apapun. Masyarakat yang ingin mendaftar untuk medapat perawatan harus kembali pulang karena dokter spesialis tidak masuk.
Aksi para Nakes dan tenaga penunjang ini dilakukan lantaran gaji honor dan intensif belum dibayar oleh pemerintah setempat selama lima bulan. Aksi ini bakal terus berlanjut hingga hak-hak para petugas dibayarkan.
Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Risdianty Saragih kepada acehkini. “Spesialis dan dokter umum sudah 4 bulan (gaji belum dibayar), perawat, cleaning service 2 bulan dan uang jaga malam 5 bulan,” jelasnya.
Terganggunya pelayanan kesehatan di RSUD Subulussalam karena aksi mogok kerja yang dilakukan para Nakes dan tenaga pendukung memantik perhatian anggota DPRK Subulussalam, hingga melakukan inspeksi mendadak alias Sidak pada Selasa kemarin.
Dalam Sidak tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Sairun menjelaskan persoalan intensif dokter yang belum terbayarkan selama empat bulan lantaran keuangan Subulussalam dalam keadaan defisit hingga berdampak kepada pembayaran.
“Keuangan Subulussalam sedang mengalami defisit, uang yang ada pada kas tidak cukup untuk membayar semuanya. dampaknya bukan hanya pada pembayaran intensif dokter. Hal ini juga berdampak pada pembayaran di dinas lain dan unit layanan lainnya,” jelas Sairun.
Gaji Belum Dibayar, Tenaga Kesehatan di RSUD Subulussalam Mogok Kerja
Permasalahan tersebut akan menjadi beban utang daerah pada tahun 2024 setelah melewati mekanisme sistem anggaran. “Hari ini kita akan bahas pada rapat seluruh SKPK untuk menghitung utang, setelah itu inspektorat akan mengecek kebenaran hutang tersebut, baru wali kota membuat Perwal hutang. Kalau Januari ini Perwal hutangnya selesai, berarti bulan dua sudah bisa kita eksekusi,” sebutnya.
Sairun berharap kepada seluruh tenaga kesehatan untuk bersabar dan tidak melakukan aksi mogok untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Saya akui ini kesalahan pemerintah, harapan kami untuk para dokter demi menjaga kestabilitasan rumah sakit dan pelayanan kesehatan pada masyarakat,” tuturnya. []